Jokowi Minta Menteri Setop Bicara Tunda Pemilu, PKB: Hentikan Mobilisasi Dukungan Amandemen UUD 1945!

Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran kabinetnya agar tidak ada lagi yang bicara mengenai urusan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden disambut baik sejumlah politisi Senayan.

Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB, Luqman Hakim menilai, Jokowi layak mendapatkan apresiasi. Menurutnya, ketegasan mantan Walikota Solo itu sudah dinanti-nanti oleh rakyat.

"Oleh karena itu, saya tentu berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet," kata Luqman Hakim.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RO mengatakan, semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Dalam arti luas, kata dia, perintah Jokowi itu bukan berarti hanya melarang bicara.

"Tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat. Guna mendukung penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode dengan mengupayakan cipta kondisi untuk amandemen UUD 1945," tegas Ketua PP GP Ansor ini.

Menurut Luqman Hakim, sikap Jokowi itu sudah benar, seluruh energi negara ini sudah seharusnya difokuskan untuk mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita. Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan minyak (BBM) hingga pasokan pangan.

"Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elit-elit malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya!" tegasnya.

"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden," demikian Luqman Hakim.