Cegah Propaganda Palsu, Twitter Mulai Membatasi Jangkauan Akun Pemerintah Rusia

Twitter ikut berpartisipasi dalam mengambil tindakan untuk Rusia di tengah booming sanksi. Pada Selasa (5/4) jejaring sosial itu mengumumkan bahwa mereka memberlakukan langkah-langlah baru untuk 'membatasi' akun-akun resmi pemerintah Rusia.

BBC melaporkan, Twitter memiliki lebih 300 akun resmi pemerintah Rusia, termasuk milik Presiden Rusia Vladimir Putin. Akun-akun tersebut kini tidak akan lagi direkomendasikan di timeline, notifikasi, atau di tempat lain di situs, kata Twitter.

Pembatasan itu dilakukan demi untuk mencegah propaganda Rusia.

Saat ini Putin memiliki dua akun resmi di situs media sosial: satu dalam bahasa Rusia dan satu dalam bahasa Inggris. Mereka memiliki 3,6 juta dan 1,7 juta pengikut masing-masing.

Twitter hanya akan mengizinkan pejabat pemerintah Rusia untuk memposting hal-hal yang 'seimbang' dan bukan informasi yang berbahaya".

Saingan Twitter seperti Facebook dan Instagram, telah memblokir akun media pemerintah Rusia RT dan Sputnik di Uni Eropa.

Atas tindakan itu, Moskow menanggapi dengan memblokir Facebook dan Instagram. Akses ke Twitter di Rusia pun dibatasi.

Twitter kemudian meluruskan bahwa pembatasan yang diumumkannya pada Selasa, bukan sebagai balasan dari aksesnya yang telah dibatasi oleh Rusia.

"Kami tidak akan memperkuat atau merekomendasikan akun pemerintah milik negara bagian yang membatasi akses ke informasi gratis dan terlibat dalam konflik bersenjata antarnegara bagian, terlepas apakah Twitter diblokir di negara itu atau tidak," kata Twitter dalam sebuah pernyataan.

"Ketika pemerintah memblokir atau membatasi akses ke layanan online di negara bagian mereka, meremehkan suara publik dan kemampuan untuk mengakses informasi secara bebas, tetapi terus menggunakan layanan online untuk komunikasi mereka sendiri, itu berarti telah menciptakan ketidakseimbangan informasi," katanya.