Berita

Presiden Vladimir Putin/Net

Dunia

Barat Ingin Putin Diadili ICC, Ahli: Itu Justru Bisa Menguatkan Posisinya di Dalam Negeri

RABU, 06 APRIL 2022 | 09:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Invasi Rusia ke Ukraina telah mendorong para pemimpin internasional untuk menyebut Presiden Vladimir Putin sebagai penjahat perang yang harus diadili di Pengadilan Kriminal Internasional Internasional (ICC).

Para ahli berpendapat, pengadilan tersebut nantinya dapat membatasi kemampuan Putin untuk meninggalkan negaranya, membatasi perjalanannya hanya ke negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam ICC.

"Negara-negara anggota diharuskan bekerja sama dengan penyelidik internasional," kata Hannah Garry, profesor hukum klinis dan direktur Klinik Hak Asasi Manusia Internasional di University of Southern California, seperti dikutip dari Newsweek, Rabu (6/4).


Secara total, ada 123 negara di dunia yang berstatus anggota ICC, termasuk hampir setiap negara di Eropa. Namun, Amerika Serikat sebagai kekuatan besar dan China sebagai mitra kuat Rusia, bukan anggota pengadilan internasional.

Garry memperingatkan, pembatasan perjalanan akan berdampak pada kemampuan Putin untuk terlibat dalam diplomasi dan negosiasi untuk mengakhiri perang, tetapi tidak sepenuhnya mengakhiri diplomasi Rusia. Negosiasi tersebut bisa saja dilakukan di luar yurisdiksi ICC.

Robert English, profesor hubungan internasional di University of Southern California, menegaskan, dakwaan ICC terhadap Putin jutru akan memperkuat posisinya di dalam negeri.

English mengatakan, beberapa orang Rusia mungkin akan melihat dakwaan tersebut sebagai 'noda' seorang Putin. Tetapi, bagi jutaan orang Rusia yang satu-satunya sumber beritanya adalah propaganda Kremlin, dakwaan itu dapat semakin menggalang orag-orang di belakang presiden.

"Mereka akan mengatakan 'dia orang kita', 'ini lebih banyak konspirasi Barat melawan kita,' 'ini adalah perlakuan yang lebih tidak adil terhadap pahlawan kita,'" kata English. Menambahkan bahwa hal itu justru akan meningkatkan popularitasnya.

Pengadilan kejahatan perang bisa membuat marah Putin, tetapi pembatasan perjalanannya justru akan membuat perbedaan besar dalam hidup seorang Putin, menurut English.

Putin bukan seorang turis yang mendamba bepergian jauh-jauh dari negaranya. Di dalam negerinya pun Putin bisa sangat senang.

"Negaranya sangat luas. Jika dia ingin pergi berlayar, jika dia ingin menikmati iklim yang lebih hangat di selatan atau hutan yang dingin di utara, Siberia, Arktik, dan segala sesuatu di antaranya, dia bisa melakukan itu dan tidak akan merasa terkekang," ujar English.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya