Berita

Ilustrasi/Net

Global

Tuduh Kontennya Fake News, India Blokir 22 Channel YouTube dari Pakistan

RABU, 06 APRIL 2022 | 02:53 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Pemerintah India telah memblokir 22 Channel di YouTube dari Pakistan. Alasan pemblokiran itu lantaran semua channel dianggap memproduksi konten Fake News.

Dalih pemerintah adalah pencegahan disinformasi tentang masalah keamanan nasional dan ketertiban umum.

Kementerian Informasi dan Penyiaran India mengatakan seluruh Channel YouTube yang diblokir memiliki total 2,6 miliar subscriber.


"Beberapa saluran YouTube digunakan untuk memposting berita palsu tentang berbagai mata pelajaran seperti Angkatan Bersenjata India," ujar pemerintah India, seperti dimuat oleh Reuters dikutip Selasa (5/4).

Pada Desember dan Januari, kementerian informasi juga melakukan hal serupa untuk memblokir 55 Channel di YouTube, dan beberapa akun Twitter dan Facebook.

Pemerintah India telah menggunakan aturan IT baru yang diperkenalkan pada tahun 2021. Sebagian besar UU itu ditujukan untuk mengatur perusahaan media sosial besar dan memberi pemerintah lebih banyak kekuatan untuk menghapus konten.

India kini mencari tindakan lebih keras kepada raksasa teknologi AS termasuk Google dan Facebook atas apa yang digambarkannya sebagai berita palsu di platform mereka.

Dalam sebuah pertemuan pada bulan Februari, para pejabat India mengatakan kepada perusahaan tersebut, bahwa kelambanan mereka memaksa pemerintah untuk memerintahkan melakukan penghapusan konten.

Pada akhirnya aksi tersebut mengundang kritik internasional bahwa pihak berwenang menekan kebebasan berekspresi.

Google dalam pertemuan itu telah mengusulkan bahwa kementerian harus menghindari membuat keputusan pemblokiran publik, tetapi gagasan itu ditolak mentah-mentah oleh para pejabat India.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya