Harga Pangan dan Energi Naik, Menko Airlangga Jalankan Arahan Presiden Jokowi Pertebal Perlinsos

Instrumen ekonomi berupa perlindungan sosial (Perlinsos) bakal dipertebal pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan energi di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dirinya untuk selalu memonitor dan mengikuti secara harian kenaikan berbagai komoditas utamanya pangan maupun energi.

"Ini sebagai akibat geopolitik Rusia dan Ukraina, yang transmisi ke indonesia dalam hal kenaikan harga dan inflasi," ujar Airlangga dalam jumpa pers usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/4).

Airlangga memaparkan, berbagai komoditas baik itu gas alam maupun batu bara hingga CPO, yang produsen terbesarnya adalah Rusia, mengalami kenaikan harga.

"Kita tahu Rusia adalah produsen gandum dan minyak nabati yang besar, sehingga berbagai harga, food price dari FAO juga meningkat secara global di angka indeks 140, dan komoditas vegetable oil juga meningkat indeksnya lebih dari 200," paparnya.

Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan bahwa Indonesia akan mengalami dua akibat. Pertama, terkait dengan penerimaan ekspor yang akan ada kenaikan. Kedua, akan ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa sepenuhnya ditransmisikan ke masyarakat.

"Oleh karena itu arahan bapak presiden perlindungan sosial perlu harus dipertebal,: imbuhnya menegaskan.

Perlinsos yang akan digulirkan pemerintah, disebutkan Airlangga, antara lain terkait kartu sembako yang 18,8 juta dan ditambah PKH 2 juta serta ditambah bantuan minyak goreng yang besarnya Rp 300.000 untuk 3 bulan atau Rp 100.000 setiap bulan.

"Dan diharapkan di bulan ramadhan ini bisa diberikan. Dan BLT Dana Desa akan dilanjutkan. Serta ada program baru yang diarahkan bapak presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang dibawah 3,5 juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima dengan target sasaran 8,8 juta pekerja," katanya.

"Kebutuhan anggarannya Rp 8,8 triliun, dan tadi ada usulan banpres usaha mikro yang juga akan diagendakan, besarannya Rp 600 ribu per penerima, ini besarannya sama dengan penerima Bantuan Tunai PKL-WT, dan sasarannya 12 jutaan," demikian Airlangga menambahkan.