Jaksa Agung Negara Bagian West Virginia, Amerika Serikat, mendesak Hakim untuk meminta pertanggungjawaban Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd, dan AbbVie Inc. Ketiga persusahaan itu dianggap telah menyebabkan "tsunami" kecanduan opioid di negara bagian tersebut.
Jaksa Agung Patrick Morrisey mengatakan pada Pengadilan Sirkuit Kabupaten Kanawha bahwa kecanduan opioid yang akan bertahan selama lebih dari satu generasi telah mempengaruhi kepolisian negara bagian, rumah sakit, sistem asuh dan penjara di sana.
"Epidemi ini telah berdampak pada hampir semua West Virginia," ujar Morrissey, seperti dimuat
Reuters, Senin (4/4).
"Gugatan kami berbicara untuk semua warga West Virginia yang telah menderita karena perilaku terdakwa yang melanggar hukum, tidak berperasaan, dan merusak," tambahnya.
Mengutip data dari Pusat Statistik Kesehatan Nasional, Morrisey memaparkan, West Virginia kini menghadapi tingkat kematian opioid per kapita hampir tiga kali lipat dari rata-rata nasional pada 2020.
Ia menuduh produsen obat menciptakan "gangguan publik", dengan menipu pemberi resep terkait efek samping obat penghilang rasa sakit berbasis opioid dan melanggar Undang-Undang Kredit dan Perlindungan Konsumen.
Upaya pemasaran yang bombastis di West Virginia menyebabkan opioid menjadi pengobatan umum untuk sakit nyeri kronis, yang akhirnya menyebabkan kematian karena overdosis.
Namun demikian, ketiga perusahaan itu telah membantah semua tuduhan tersebut.
J&J dan tiga distributor obat terbesar AS yaitu AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health Inc, dan McKesson Corp, telah mengeluarkan dana atas izin klaim opioid di seluruh bagian negara AS dengan nilai 26 miliar dolar AS.
Namun, West Virginia adalah salah satu dari lima negara bagian yang tidak menandatangani bagian dari penyelesaian klaim J&J itu.
Hingga kini, ada lebih dari 3.300 tuntutan hukum yang telah diajukan terhadap pembuat obat, distributor, dan apotek terkait kasus candu opium tersebut.
