Pemerintah dan DPR Tidak Maksimal, Komnas HAM Harus Bekerja Lebih Serius dan Efektif

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di masa depan harus berbenah dan memperkuat data investigasi dalam mengungkap pelanggaran HAM di Indonesia.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Centra Initiative Mohamad Hafidz dalam diskusi "Peran Komnas HAM dalam Menjawab Tantangan Penegakan HAM di Indonesia" di Jakarta, Senin (4/4).

"Kecenderungan politik pemerintah dan DPR tidak maksimal dalam pemajuan HAM, sehingga komnasnya harus bekerja dengan serius dan efektif," ujar Hafidz.

Kata dia, Komnas HAM perlu membangun terobosan dalam menjawab stagnasi penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Sehingga, Komnas HAM ke depan harus diisi individu yang memiliki integritas dan kapasitas HAM yang baik.

Untuk memaksimalkan peran Komnas HAM, Hafidz berharap pemerintah bisa menerbitkan satu regulasi yang memperkenankan Komnas HAM melakukan penyidikan tergadap pelanggaran yang terjadi.

"Rekomendasi di tahun 2018 terkait Komnas HAM dan Kejaksaan perlu ada perrpu untuk memberikan komnas hak melakukan penyidikan sebagai upaya memecah konflik Komnas HAM dan Kejaksaan," terangnya.

Pada sisi lain, Hafidz juga berharap seleksi komisioner Komnas HAM yang sedang berjalan, bisa mengedepankan kesetaraan gender dalam komposisi yang terpilih nantinya.

"Meskipun kita punya Komnas Perempuan dan Komnas HAM dinilai sebagai komnas laki laki, komposisi gender harus ada," pungkasnya.