Berita

Bendera Uni Eropa, China, dan Rusia/Net

Dunia

Uni Eropa Minta China Beri Jaminan Tak Dukung Rusia Secara Militer dan Ekonomi

MINGGU, 03 APRIL 2022 | 10:12 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Uni Eropa (UE) mendesak China untuk memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan memasok Rusia dengan senjata, atau membantu Moskow menghindari sanksi Barat akibat invasinya ke Ukraina.

Desakan itu muncul selama KTT para pemimpin UE dan China yang pertama dalam dua tahun terakhir pada Jumat (1/4).

Dalam nada yang cukup frontal, para pejabat UE mengatakan bantuan apapun yang diberikan kepada Rusia akan merusak reputasi internasional China dan membahayakan hubungan mitra dagang terbesarnya, yakni Eropa dan Amerika Serikat (AS).


Mereka menunjukkan bahwa lebih dari seperempat perdagangan global China adalah dengan UE dan AS, sementara dengan Rusia hanya 2,4 persen.

"Apakah kita memperpanjang perang ini atau kita bekerja sama untuk mengakhiri perang ini? Itulah pertanyaan penting untuk KTT," kata pejabat itu, dikutip dari Reuters.

Pejabat UE lainnya mengatakan, sikap China terhadap Rusia adalah "misteri jutaan dolar".

Di pertemuan tersebut, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, bersama dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, berbicara secara virtual dengan Perdana Menteri China, Li Keqiang.

Mereka juga berencana untuk melakukan diskusi dengan Presiden China, Xi Jinping.

Di sisi China, mereka sendiri merasa khawatir bahwa negara-negara Eropa telah mengambil isyarat kebijakan luar negeri garis keras dari AS. China meminta UE untuk "tidak campur tangan" dengan politik internal China.

Hubungan mereka sudah tegang, bahkan sebelum perang Ukraina.

Pada akhir tahun 2020, Eropa dan China telah menyetujui perjanjian investasi yang dirancang untuk menyelesaikan beberapa kekhawatiran Eropa tentang akses pasar timbal balik.

Sekarang perjanjian itu ditangguhkan. Ini karena Eropa memberikan sanksi kepada pejabat China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, dan mendorong Beijing untuk memasukkan pejabat Eropa ke daftar hitamnya.

China sejak itu juga menangguhkan impor dari Lithuania, setelah mereka mengizinkan Taiwan untuk membuka kedutaan de facto di ibukotanya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya