Berita

Bendera Uni Eropa, China, dan Rusia/Net

Dunia

Uni Eropa Minta China Beri Jaminan Tak Dukung Rusia Secara Militer dan Ekonomi

MINGGU, 03 APRIL 2022 | 10:12 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Uni Eropa (UE) mendesak China untuk memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan memasok Rusia dengan senjata, atau membantu Moskow menghindari sanksi Barat akibat invasinya ke Ukraina.

Desakan itu muncul selama KTT para pemimpin UE dan China yang pertama dalam dua tahun terakhir pada Jumat (1/4).

Dalam nada yang cukup frontal, para pejabat UE mengatakan bantuan apapun yang diberikan kepada Rusia akan merusak reputasi internasional China dan membahayakan hubungan mitra dagang terbesarnya, yakni Eropa dan Amerika Serikat (AS).


Mereka menunjukkan bahwa lebih dari seperempat perdagangan global China adalah dengan UE dan AS, sementara dengan Rusia hanya 2,4 persen.

"Apakah kita memperpanjang perang ini atau kita bekerja sama untuk mengakhiri perang ini? Itulah pertanyaan penting untuk KTT," kata pejabat itu, dikutip dari Reuters.

Pejabat UE lainnya mengatakan, sikap China terhadap Rusia adalah "misteri jutaan dolar".

Di pertemuan tersebut, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, bersama dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, berbicara secara virtual dengan Perdana Menteri China, Li Keqiang.

Mereka juga berencana untuk melakukan diskusi dengan Presiden China, Xi Jinping.

Di sisi China, mereka sendiri merasa khawatir bahwa negara-negara Eropa telah mengambil isyarat kebijakan luar negeri garis keras dari AS. China meminta UE untuk "tidak campur tangan" dengan politik internal China.

Hubungan mereka sudah tegang, bahkan sebelum perang Ukraina.

Pada akhir tahun 2020, Eropa dan China telah menyetujui perjanjian investasi yang dirancang untuk menyelesaikan beberapa kekhawatiran Eropa tentang akses pasar timbal balik.

Sekarang perjanjian itu ditangguhkan. Ini karena Eropa memberikan sanksi kepada pejabat China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, dan mendorong Beijing untuk memasukkan pejabat Eropa ke daftar hitamnya.

China sejak itu juga menangguhkan impor dari Lithuania, setelah mereka mengizinkan Taiwan untuk membuka kedutaan de facto di ibukotanya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya