Uni Eropa Minta China Beri Jaminan Tak Dukung Rusia Secara Militer dan Ekonomi

Uni Eropa (UE) mendesak China untuk memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan memasok Rusia dengan senjata, atau membantu Moskow menghindari sanksi Barat akibat invasinya ke Ukraina.

Desakan itu muncul selama KTT para pemimpin UE dan China yang pertama dalam dua tahun terakhir pada Jumat (1/4).

Dalam nada yang cukup frontal, para pejabat UE mengatakan bantuan apapun yang diberikan kepada Rusia akan merusak reputasi internasional China dan membahayakan hubungan mitra dagang terbesarnya, yakni Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Mereka menunjukkan bahwa lebih dari seperempat perdagangan global China adalah dengan UE dan AS, sementara dengan Rusia hanya 2,4 persen.

"Apakah kita memperpanjang perang ini atau kita bekerja sama untuk mengakhiri perang ini? Itulah pertanyaan penting untuk KTT," kata pejabat itu, dikutip dari Reuters.

Pejabat UE lainnya mengatakan, sikap China terhadap Rusia adalah "misteri jutaan dolar".

Di pertemuan tersebut, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, bersama dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, berbicara secara virtual dengan Perdana Menteri China, Li Keqiang.

Mereka juga berencana untuk melakukan diskusi dengan Presiden China, Xi Jinping.

Di sisi China, mereka sendiri merasa khawatir bahwa negara-negara Eropa telah mengambil isyarat kebijakan luar negeri garis keras dari AS. China meminta UE untuk "tidak campur tangan" dengan politik internal China.

Hubungan mereka sudah tegang, bahkan sebelum perang Ukraina.

Pada akhir tahun 2020, Eropa dan China telah menyetujui perjanjian investasi yang dirancang untuk menyelesaikan beberapa kekhawatiran Eropa tentang akses pasar timbal balik.

Sekarang perjanjian itu ditangguhkan. Ini karena Eropa memberikan sanksi kepada pejabat China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, dan mendorong Beijing untuk memasukkan pejabat Eropa ke daftar hitamnya.

China sejak itu juga menangguhkan impor dari Lithuania, setelah mereka mengizinkan Taiwan untuk membuka kedutaan de facto di ibukotanya.