Berita

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammad Prof Abdul Muti/Net

Politik

Muhammadiyah Beda dengan Pemerintah Soal Awal Ramadhan, Abdul Muti: Tidak Perlu Ada Reaksi Berlebihan

SABTU, 02 APRIL 2022 | 14:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha antara Muhammadiyah dan pemerintah adalah hal yang biasa dan sudah berulang kali terjadi. Oleh karena itu, masyarakat khususnya umat Islam hendaknya menyikapi dengan dewasa, arif, dan bijaksana.

"Tidak perlu ada reaksi yang berlebihan," ucap Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammad Prof Abdul Muti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/4).

Abdul Muti menguraikan, ada kelompok hisab dan rukyah untuk menentukan awal Ramadhan, yang keduanya merujuk pada ayat Al Quran dan Hadits yang sama.


Perbedaan terjadi karena perbedaan kriteria antara mereka yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal dengan kelompok imkanur rukyat yang merupakan masalah ijtihad. Jadi masalahnya bersifat furu', bukan usul.

Atas dasar itu, Abdul Muti mengimbau masyarakat hendaknya saling bertoleransi dan saling menghormati. Perbedaan penetapan bukan soal benar atau salah, menang atau kalah, tapi soal keyakinan dan pilihan.

"Agar tumbuh sikap saling memahami, penting sekali memahami sumber dan sebab perbedaan sehingga tidak saling menghakimi," pungkasnya.

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022. Pemerintah melalui Sidang Itsbat Kementerian Agama menggunakan metode imkanu rukyatul hilal.

Sementara Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1443 H ini pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya