Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin/Net

Dunia

Vladimir Putin: Mulai 1 April, Impor Gas bagi Negara "Tak Bersahabat" Wajib Pakai Rubel

KAMIS, 31 MARET 2022 | 22:53 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Presiden Rusia, Vladimir Putin telah menandatangani dekrit yang menyatakan importir gas Rusia dari daftar negara “tidak bersahabat” harus membayar dengan valuta Rusia, yakni rubel mulai 1 April ini.

Putin menjelaskan kontrak akan dihentikan jika pembayaran ini tidak dilakukan.

"Untuk membeli gas alam Rusia, mereka harus membuka rekening rubel di Bank Rusia. Dari rekening inilah pembayaran akan dilakukan untuk pengiriman gas mulai besok," ujar Putin dalam sambutan yang disiarkan pada saluran televisi Rusia, Kamis (31/3).


"Jika pembayaran tersebut tidak dilakukan, kami akan menganggap ini sebagai default dari pihak pembeli, dengan semua konsekuensi berikutnya, yakni kontrak yang ada akan dihentikan," tambahnya, dikutip dari Reuters.

Rusia memasok sekitar sepertiga dari kebutuhan gas Eropa, bisa dikatakan ini adalah alat terkuat yang dimiliki Putin saat dia mencoba untuk membalas sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina.

Dekrit yang ditandatangani oleh Putin itu, menetapkan mekanisme bagi pembeli untuk mentransfer mata uang asing ke rekening khusus di Bank Rusia, yang kemudian akan mengirim rubel kembali ke pembeli asing untuk melakukan pembayaran gas.

Dia mengatakan peralihan itu dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan Rusia, dan itu akan berlaku pada semua kontrak yang ada.

Keputusannya untuk memberlakukan pembayaran rubel untuk gas telah mendorong mata uang Rusia, yang jatuh ke posisi terendah setelah invasi 24 Februari di Ukraina, kembali pulih.

Perusahaan dan pemerintah Barat telah menolak langkah tersebut sebagai pelanggaran kontrak yang ada, yang sebelumnya ditetapkan dalam euro atau dolar AS.

Menteri ekonomi Prancis mengatakan Prancis dan Jerman sedang mempersiapkan skenario terburuk di saat aliran gas Rusia terhentikan. Bagi mereka, kebijakan itu akan menjerumuskan Eropa ke dalam krisis energi besar-besaran.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya