Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Berbeda dengan SK Menkumham, Jerry Massie: Polri Harus Periksa Apdesi yang Ingin Deklarasi Jokowi Tiga Periode

KAMIS, 31 MARET 2022 | 13:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Polri didesak melakukan pengusutan pada klaim organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) oleh Surta Wijaya, yang ingin menggelar deklarasi dukung Jokowi tiga periode.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menjadi salah seorang yang mendorong Polri terkait hal ini. Pasalnya, dia menerima pernyataan sikap dari Apdesi resmi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pernyataan sikap Apdesi yang dimaksud Jerry berisi penegasan dari Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid yang menyatakan struktur kepengurusan yang sah adalah yang dia pimpin, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menkumham Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021.


"Keputusan Kemenkumham tersebut tentang Perubahan Perkumpulan Asosiasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal Muksalmina," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/3).

"Maka ternyata yang asli dan sah kepemimpinan Apdesi Arifin Abdul Majid bukan Apdesi pendukung Jokowi tiga Periode," sambungnya.

Di samping itu, Jerry memandang Apdesi kubu Surta Wijaya sengaja dimunculkan oleh kelompok pengusung isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu yang berada di lingkaran pemerintahan, terkhusus saat acara silaturahmi Apdesi di Jakarta pada Selasa lalu (28/3).

"Ini bahaya membawa nama organisasi. Pertanyaan saya, apakah Jokowi mengetahui Apdesi pimpinan Surta Wijaya ini tak sah," ucapnya.

Maka dari itu, Jerry memandang perlu pihak kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap Surta Wijaya dan oknum-oknum yang ada di dalamnya, terkait dengan klaim organisasi masyarakat.

"Polisi juga perlu menyelidiki Ketua Apdesi yang mendukung Jokowi tiga periode," demikian Jerry.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya