Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Logika Berpikir Menteri Bahlil Keliru dan Cenderung Bodoh

KAMIS, 31 MARET 2022 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada yang salah dalam pola pikir pembantu Presiden Joko Widodo dalam memandang wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, penundaan itu disebut baik bagi investasi.

Adalah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang terang mengeluarkan klaim tersebut usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar Fraksi PKB DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (30/3).

Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, pernyataan Bahlil itu nyeleneh dan sesat pikir.


“Logika berpikir keliru Bahlil dan cenderung bodoh,” katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/3).

Iwan Sumule menerangkan bahwa salah satu faktor investor ingin berinvestasi adalah adanya jaminan dan kepastian hukum. Sementara wacana yang turut didengungkan Menteri Bahlil itu berpotensi membuat huru-hara politik.

Artinya, jika potensi itu muncul, maka investor akan mundur teratur. Contoh nyatanya adalah sejumlah investor di Ibukota Negara baru yang mulai berguguran menarik diri.

“Jika konstitusi negara atau hukum tertinggi saja seenak udelnya mau dilanggar, bagaimana aturan hukum yang lebih rendah?” tegas Iwan Sumule.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan lantang meminta publik agar wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak diharamkan.

Baginya permintaan agar pemilu ditunda merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak boleh dilarang di negara demokrasi. Nantinya, wacana ini akan bergantung pada putusan di parlemen, apakah akan setuju atau tidak.

“Orang mau cerita apa saja boleh. Jangan haramkan sesuatu yang tidak haram,” tegasnya.

Tidak cukup sampai di situ. Bahlil yang sedari awal menyebut pengusaha menginginkan adanya penundaan pemilu juga mengatakan bahwa berdasarkan pandangannya, penundaan Pemilu 2024 akan baik untuk investasi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya