Berita

Ilustrasi Pipa Gas Rusia /Net

Dunia

Antisipasi Impor "Wajib Pakai Rubel", Jerman Siapkan Rencana Darurat Migas

RABU, 30 MARET 2022 | 16:01 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Jerman melancarkan "Rencana Darurat Migas" dengan mengamankan pasokannya dari seluruh dunia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pengumuman Presiden Rusia, Vladimir Putin bahwa seluruh ekspor migas dari Rusia untuk negara yang "tidak bersahabat" wajib memakai mata uang Rusia, rubel.

Selain itu, Jerman juga memperingatkan seluruh kilang di negaranya untuk mencari "segala cara"mengatasi wajib rubel tersebut.

Pada Rabu (30/3), Menteri Energi Jerman, Robert Habeck mengatakan, kini semua jalur pasokan gas telah diamankan dan kementeriannya memantau seluruh aliran pasokan keluar ataupun masuknya migas ke masing-masing kilang di Jerman.


“Kita harus meningkatkan persiapan kita atas peningkatan konflik terhadap Rusia. Dengan pengumuman rencana darurat ini, satgas krisis migas kini telah kami bentuk,” ujar Habeck, seperti dikutip South Morning China Post.

Habeck menjelaskan, satgas ini beranggotakan staf kementerian energi dan badan regulasi migas Jerman beserta operator masing-masing kilang. Tugas mereka adalah memantau aliran gas yang dimaksud secara seksama, bila perlu, mencari solusi alternatif sebagai bentuk antisipasi berhentinya pasokan gas Rusia, jika datang.

Kepada Badan Regulasi Migas Jerman (Bundesnetzagentur), Klaus Mueller juga mengatakan, tujuan dari pengumuman darurat ini adalah untuk mencegah hilangnya pasokan yang dibutuhkan kilang jerman, dan mencari solusi alternatif bila gas Rusia tiba-tiba berhenti mengalir kesana.

Pada 23 Maret 2022, Putin telah mengumumkan bahwa negara yang terdaftar sebagai list "negara tak bersahabat'. Nantinya negara yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas krisis di Ukraina diwajibkan menggunakan rubel sebagai satu-satunya valuta yang diterima untuk melakukan impor gas. Salah satu dari negara tidak bersahabat itu adalah Jerman.  


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya