Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat (ketiga dari kiri)/RMOL
Berkembangnya perekonomian suatu bangsa ditandai dengan lalulintas barang yang semakin banyak dan beragam. Imbasnya, dalam skala besar maka jalur laut atau maritim pasti mengalami pertumbuhan signifikan.
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan, merespons perkembangan jalur laut, pekerja maritim harus siap menyongsong dinamika ekonomi itu.
Menurut Jumhur, perlu ada peningkatan kualitas pekerja maritim dan berbagai instansi terkait harus bersinergi untuk itu.
Jumhur mengaku mendapat info jika para pekerja maritim terkesan dibiarkan sendiri tanpa dikawal kesejahterannya. Imbasnya, kelayakan hidup mereka harus berhadapan dengan ketidakpastian.
"Ini
ndablek namanya. Bina dan bantu aja belum, malah mau ganti sistem", tegas Jumhur di Wilayah Puncak Bogor saat memberi sambutan dalam Munas VI FSPMI-KSPSI (29/3).
Jumhur mengatakan, para anggota FSPMI, mayoritas bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di berbagai pelabuhan laut, tidak hanya berkiprah di pelabuhan di Jawa tapi bahkan hingga ke Merauke.
Ia mencontohkan, di Merauke saja ada 4200 Pekerja, belum lagi puluhan ribu Pekerja Bongkar Muat lainnya yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Catatan Jumhur, pekerja yang ada di bawah KSPSI, tersebar hingga lebih dari 140 pelabuhan besar hingga kecil, internasional maupun domestik.
"Artinya kalau mau ada perubahan sistem maka harus berdialog dengan mereka, jangan main ganti semaunya. Jangan sampai nanti saya didesak dan dipaksa anggota untuk umumkan mogok pelabuhan secara nasional," kata Jumhur dengan geram.
Saat ini Pelindo dan Otoritas Pelabuhan akan mengganti sistem bongkar muat di pelabuhan. Dampaknya, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam Koperasi Primer TKBM akan dihapuskan.
Di saat yang bersamaan, sistem Koperasi ini sudah berjalan puluhan tahun dan berjalan lancar walau tanpa dukungan dari Otoritas Pelabuhan dan Pelindo.
