Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Bubarkan IDI, Arief Poyuono: Seperti Pilot, Lisensi Dokter Diterbitkan dan Diawasi Pemerintah

SELASA, 29 MARET 2022 | 19:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) masih menuai kritik pedas setelah memutuskan memecat secara permanen keanggotaan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Bahkan, tidak sedikit yang meminta IDI dibubarkan.

Salah satunya adalah politisi kawakan Arief Poyuono. Kata dia, tidak akan pernah maju dunia kedokteran jika IDI masih eksis dan skeptis pada perkembangan pengetahuan baru.

Pasalnya, kata Arief, IDI memecat Terawan karena dipandang melanggar etik setelah mempromosikan Vaksin Nusantara dan pengembangan metode pengobatan "cuci otak".


"Tidak akan maju dunia kedokteran Indonesia selama,masih terjadi monopoli izin pratek dokter oleh IDI, karena itu sebaiknya IDI dibubarkan saja deh," ujar Arief Poyuono kepada wartawan, Selasa (29/3).

Arief lantas membandingkan profesi dokter dengan jurumudi pesawat atau pilot pilot pesawat sipil. Kata dia, pilot untuk mendapatkan lisensi izin menerbangkan dan mengangkut penumpang harus di dapat dari pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan, dalam hal ini DGAC atau Direktorat Keselamatan Penerbangan.

"Para pilot harus menjalankan ground and flight training sesuai tipe pesawat yang akan diawaki dan harus dicheck oleh Goverment Pilot Checker atau pilot di luar pemerintah yang mendapat sertifikasi dari Kemenhub," terangnya.

Lanjutnya, pilot juga punya organisasi profesi seperti IDI yang mewadahi profesi dokter. Tetapi, organisasi pilot tidak punya hak sama sekali untuk mencabut lisensi seorang pilot. Hal ini yang membuat perbedaan dengan IDI yang punya hak mencabut izin pratek seorang dokter.

"Pilot juga sebuah profesi sama dengan dokter, kerjanya berhubungan dengan  keselamatan banyak orang, tapi Asosiasi Pilot nggak punya hak mencabut lisensi seorang pilot, yang berhak hanya Kemenhub," jelasnya.

"Nah karena itu IDI pantas dibubarkan saja. Sehingga izin praktek seorang dokter lebih berkualitas jika dikeluarkan oleh pemerintah dan jauh dari conflict of interest dari kepentingan satu golongan dan politik nantinya," pungkasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya