Berita

Presiden Joko Widodo berkemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara/Net

Politik

Investor IKN Batal Tanamkan Modal Gegara Isu Jokowi Tiga Periode

SENIN, 28 MARET 2022 | 16:33 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Menyusul Softbank, dua konsorsium investor Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dikabarkan bakal hengkang atau mengurungkan niatnya menanamkan modalnya untuk pembangunan ibukota bernama nusantara itu. 

Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan berpendapat, batalnya para investor itu menunjukan secara nyata bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun yang turut dirasakan oleh para investor luar, dan secara ilmu ekonomi, wajar jika para investor itu membatalkan niat investasinya.

"Kalau berita itu benar, maka yang harus disalahkan adalah para pejabat pemerintah yang mengulirkan isu penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode. Karena isu itu yang membuat seolah Indonesia ini tidak punya kepastian hukum. Jadi wajar jika asing kabur investasi di IKN itu," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/3).


Disisi lain, pria yang akrab disapa Kang Tamil ini menambahkan, kepastian para investor ini batal menanamkan modalnya ketika Bambang Susantono selaku Kepala IKN membuka opsi crowdfunding atau urunan dana dari masyarakat.


“Inikan semacam puzzle ya, tapi dengan adanya wacana crowdfunding, bisa jadi isu itu benar. Nah, sekarang pemerintah offside lagi. Kemarin katanya pembangunan IKN tidak akan membebani APBN, tapi sekarang minta dana urunan rakyat. Jadi mereka ini selalu kontradiktif dalam tubuhnya sendiri," kata Tamil.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa sah saja jika pemerintah meminta bantuan dana dari masyarakat karena sifatnya suka rela. Namun menurutnya, yang jadi poin apakah pemerintah memiliki kekuatan kepercayaan masyarakat untuk mengumpulkan dana tersebut.

"Kita ini lawan mafia minyak goreng saja, KO. Gimana investor asing mau percaya duitnya ditanam disini. Jadi kuncinya, pemerintah tingkatkan kepercayaan publik. Lalu jika ada menteri atau pejabat yang 'anggar jago' yang merasa Indonesia ini semuanya mesti dia yang handle, itu yang mesti di copot dulu," tutup Kang Tamil.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya