Berita

Presiden Joko Widodo berkemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara/Net

Politik

Investor IKN Batal Tanamkan Modal Gegara Isu Jokowi Tiga Periode

SENIN, 28 MARET 2022 | 16:33 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Menyusul Softbank, dua konsorsium investor Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dikabarkan bakal hengkang atau mengurungkan niatnya menanamkan modalnya untuk pembangunan ibukota bernama nusantara itu. 

Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan berpendapat, batalnya para investor itu menunjukan secara nyata bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun yang turut dirasakan oleh para investor luar, dan secara ilmu ekonomi, wajar jika para investor itu membatalkan niat investasinya.

"Kalau berita itu benar, maka yang harus disalahkan adalah para pejabat pemerintah yang mengulirkan isu penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode. Karena isu itu yang membuat seolah Indonesia ini tidak punya kepastian hukum. Jadi wajar jika asing kabur investasi di IKN itu," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/3).


Disisi lain, pria yang akrab disapa Kang Tamil ini menambahkan, kepastian para investor ini batal menanamkan modalnya ketika Bambang Susantono selaku Kepala IKN membuka opsi crowdfunding atau urunan dana dari masyarakat.


“Inikan semacam puzzle ya, tapi dengan adanya wacana crowdfunding, bisa jadi isu itu benar. Nah, sekarang pemerintah offside lagi. Kemarin katanya pembangunan IKN tidak akan membebani APBN, tapi sekarang minta dana urunan rakyat. Jadi mereka ini selalu kontradiktif dalam tubuhnya sendiri," kata Tamil.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa sah saja jika pemerintah meminta bantuan dana dari masyarakat karena sifatnya suka rela. Namun menurutnya, yang jadi poin apakah pemerintah memiliki kekuatan kepercayaan masyarakat untuk mengumpulkan dana tersebut.

"Kita ini lawan mafia minyak goreng saja, KO. Gimana investor asing mau percaya duitnya ditanam disini. Jadi kuncinya, pemerintah tingkatkan kepercayaan publik. Lalu jika ada menteri atau pejabat yang 'anggar jago' yang merasa Indonesia ini semuanya mesti dia yang handle, itu yang mesti di copot dulu," tutup Kang Tamil.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya