Berita

Presiden Joko Widodo berkemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara/Net

Politik

Investor IKN Batal Tanamkan Modal Gegara Isu Jokowi Tiga Periode

SENIN, 28 MARET 2022 | 16:33 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Menyusul Softbank, dua konsorsium investor Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dikabarkan bakal hengkang atau mengurungkan niatnya menanamkan modalnya untuk pembangunan ibukota bernama nusantara itu. 

Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan berpendapat, batalnya para investor itu menunjukan secara nyata bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun yang turut dirasakan oleh para investor luar, dan secara ilmu ekonomi, wajar jika para investor itu membatalkan niat investasinya.

"Kalau berita itu benar, maka yang harus disalahkan adalah para pejabat pemerintah yang mengulirkan isu penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode. Karena isu itu yang membuat seolah Indonesia ini tidak punya kepastian hukum. Jadi wajar jika asing kabur investasi di IKN itu," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/3).


Disisi lain, pria yang akrab disapa Kang Tamil ini menambahkan, kepastian para investor ini batal menanamkan modalnya ketika Bambang Susantono selaku Kepala IKN membuka opsi crowdfunding atau urunan dana dari masyarakat.


“Inikan semacam puzzle ya, tapi dengan adanya wacana crowdfunding, bisa jadi isu itu benar. Nah, sekarang pemerintah offside lagi. Kemarin katanya pembangunan IKN tidak akan membebani APBN, tapi sekarang minta dana urunan rakyat. Jadi mereka ini selalu kontradiktif dalam tubuhnya sendiri," kata Tamil.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa sah saja jika pemerintah meminta bantuan dana dari masyarakat karena sifatnya suka rela. Namun menurutnya, yang jadi poin apakah pemerintah memiliki kekuatan kepercayaan masyarakat untuk mengumpulkan dana tersebut.

"Kita ini lawan mafia minyak goreng saja, KO. Gimana investor asing mau percaya duitnya ditanam disini. Jadi kuncinya, pemerintah tingkatkan kepercayaan publik. Lalu jika ada menteri atau pejabat yang 'anggar jago' yang merasa Indonesia ini semuanya mesti dia yang handle, itu yang mesti di copot dulu," tutup Kang Tamil.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya