Direktur P3S: Reshuffle Menteri Hak Prerogatif Jokowi, Bukan Cak Imin

Ancaman Presiden Joko Widodo mereshuffle menterinya yang tak sejalan dengan kebijakannya sudah tepat. Reshuffle menjadi hak prerogatif Kepala Pemerintahan, bukan ketua umum partai politik (parpol).

Begitu pendapat Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang mengatakan, "Mana ada yang berani senggol PKB" sebagai respons atas ancaman reshuffle dari Jokowi.

"Mau-maunya presiden siapa yang akan dia ganti. Ini hak prerogatif kepala negara, namanya menteri, pembantu presiden, bukan pembantu Muhaimin Iskandar," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/3).

Menurut Jerry, pernyataan Cak Imin itu cenderung sombong, seolah menunjukkan dirinya memiliki pengaruh terhadap Jokowi.

"Orang ini merasa hebat, dan juga menganggap Jokowi takut sama dia," imbuhnya menegaskan.

Padahal, ancaman Jokowi erat kaitannya dengan visi misi presiden yang harus ditaati para pembantunya. Di mana dalam momentum tersebut Jokowi ingin menteri-menterinya berkontribusi dalam target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan membeli barang-barang buatan Indonesia.

Sebab, hingga Maret tahun ini, Jokowi masih menemukan sejumlah kementerian yang berbelanja barang-barang impor. Sehingga target TKDN pun ditingkatkan Jokowi menjadi Rp 400 triliun hingga Mei 2022 nanti.

Namun di samping itu, Jerry menyarankan Jokowi agar juga mereshuffle menteri-menteri yang berasal dari PKB. Karena menurutnya, kinerja mereka tidak memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Malah justru membikin kontroversi.

"Sebaiknya Jokowi mereshuffle dua atau tiga menteri PKB, tak ada keuntungan juga, malahan bikin gaduh saja," demikian Jerry.