Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Demokrat Sumatera Utara (DPD KNPD Sumut), Suryani Paskah Naiborhu/Ist
Pemerintah harus meninjau kembali regulasi tentang rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai syarat untuk mengurus izin praktik dokter. Bahkan jika memungkinkan, aturan tersebut dihapuskan saja.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Demokrat Sumatra Utara (DPD KNPD Sumut), organisasi sayap Partai Demokrat, Suryani Paskah Naiborhu, terkait pemecatan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI oleh Tim Khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.
Pemecatan Terawan berdasarkan surat tim khusus MKEK Nomor 0312/PP/MKEK/03/2022.
"Ini berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang pada saat terjadinya perbedaan pendapat antara dokter dan pengurus IDI," kata Suryani dalam keterangannya yang diterima
Kantor Berita RMOLSumut, Senin (28/3).
Suryani menambahkan, seorang dokter yang ingin membuka praktik harus terlebih dahulu memiliki surat izin praktik (SIP). Keberadaan SIP ini wajib dimiliki dokter agar ada pertanggungjawaban dan keamanan yang jelas saat dia menjalankan profesinya.
"Pengurusan surat izin praktik dokter ini dapat dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masing-masing pemerintah kabupaten atau kota, di mana dokter tersebut akan membuka praktik dengan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan," paparnya.
Keberadaan rekomendasi dari organisasi sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus surat izin praktik bagi seorang dokter seharusnya tidak diperlukan. Sebab, seseorang dapat menjadi dokter setelah melalui proses yang panjang.
"Seorang dokter yang ingin membuka praktik harus menempuh banyak tahapan terlebih dahulu. Mulai dari tahapan pendidikan yang biasanya butuh waktu hingga lebih dari lima tahun untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran," terangnya.
"Kemudian tahapan pendidikan profesi dokter untuk memperoleh gelar dokter dan dilanjutkan dengan tahapan ujian sertifikasi atau uji kompetensi, serta magang. Bagi yang ingin mengambil spesialis, maka dia harus kembali mengikuti pendidikan dokter spesialis," sambungnya.
Adapun salah satu tahapan yang harus dilalui oleh seorang dokter adalah keharusan untuk mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi kedokteran yang diadakan oleh instansi terkait seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti); Kementerian Kesehatan; Konsil Kedokteran Indonesia; Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia; dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia.
Dan setelah melalui ujian kompetensi, maka dokter tersebut akan mengikuti program internship sebelum dia membuka praktik sendiri.
Dengan dasar tersebut, Suryani menilai rekomendasi dari IDI sebagai syarat untuk memiliki surat izin praktik dokter seharusnya sudah tidak dibutuhkan.
"Karena itu, sudah seharusnya pemerintah menghapus syarat rekomendasi dari IDI dalam pengurusan surat izin praktik dokter. Di samping itu, jangan sampai adanya rekomendasi tersebut juga menyulitkan dokter itu sendiri," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Suryani juga meminta manajemen Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) tidak memberhentikan dr Terawan dari rumah sakit tersebut meskipun ia direkomendasikan untuk diberhentikan secara permanen dari IDI oleh Tim Khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI berdasarkan surat tim khusus MKEK Nomor 0312/PP/MKEK/03/2022.
"Kita meminta agar dr Terawan Agus Putranto tetap bekerja di RSPAD, karena dia seorang yang inovatif dan memiliki terobosan dalam metode pengobatan. Di antaranya pengobatan dengan metode 'cuci otak' menggunakan alat Digital Substraction Angiography (DSA) serta Vaksin Nusantara untuk vaksin Covid-19," tutupnya.
