Berita

Aktivis 98, Khalid Zabidi/Repro

Politik

Jangan Teriak Tolak atau Dukung, Isu Penundaan Pemilu Harus Dibahas di Parlemen

SENIN, 28 MARET 2022 | 01:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Isu penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden atau tiga periode harus dibahas di parlemen. Tujuannya, agar rakyat benar-benar mengetahui partai politik mana yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat.

Hal itu disampaikan langsung oleh aktivis 98, Khalid Zabidi di acara Mimbar Bebas bertajuk "Pemilu 2024 Ditunda atau Tidak?" yang diselenggarakan oleh iNewsBogor yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Bang Hendry Channel, Minggu malam (27/3).

Menurut Khalid, adanya ketakutan partai politik maupun sejumlah pihak soal amandemem UUD 1945 akan disisipkan terkait penundaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden dianggap hanya kekhawatiran tanpa alasan.


"Justru hal-hal seperti ini (isu perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu) harus dibicarakannya di parlemen biar jelas, clear and clean kedudukannya," ujar Khalid seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (27/3).

Kalau saat ini kata Khalid, seolah-olah semuanya menjadi panggung dan hanya di luar teriak-teriak menolak atau mendukung, akan tetapi harus diuji di ring formal.

"Jadi saya pikir tidak terlalu meyakinkan pernyataan-pernyataan tolak dan dukung, itu menurut saya adalah bagian dari kepentingan partai politik melakukan manuver. Harusnya memang harus di parlemen dibahasnya, sungguh-sungguh, kita lihat oleh rakyat, benar tidak ini pembahasan ini demokrasi tentang ini baik," jelas Khalid.

Karena menurut Khalid, jika perubahan amandemen dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka rakyat akan mendukung. Akan tetapi, jika perubahan dilakukan tidak sungguh-sungguh, maka rakyat akan bergerak menolak.

Pembawa acara, Hendry CH. Bangun selaku wartawan senior pun mempertegas pernyataan Khalid agar isu penundaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden harus dibahas di ruang formal atau di parlemen.

"Jadi sebenarnya MPR paling baik, tapi sifatnya nanti terbuka, transparan, sehingga rakyat bisa melihat mana yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasinya, mana yang hanya sekadar pragmatisme atau pasang topeng?" tanya Hendry.

"Iya kita dorong ini jadi formal gitu. Jangan cuma jadi manuver politik aja gitu," jawab Khalid menutup.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Ditunggu Sayembara Mencari Silfester Matutina

Senin, 07 September 2026 | 02:30

TK-SD-SMP di Kota Bogor Berlakukan PJJ

Senin, 07 September 2026 | 02:03

Ujian KPK terkait Paulus Tannos: Jangan cuma Nangkap, tapi Kembalikan Aset

Senin, 07 September 2026 | 01:40

Water Mist Disemprot di Jalanan Jakarta Gegara Abu Vulkanik

Senin, 07 September 2026 | 01:15

Dedi Mulyadi Izinkan Sekolah Terapkan PJJ Imbas Abu Vulkanik Anak Krakatau

Senin, 07 September 2026 | 01:01

Dalam Tiga Hari, Hampir 2.000 Orang Keracunan MBG

Senin, 07 September 2026 | 00:44

Fahira Idris Sodorkan Enam Rekomendasi untuk MBG

Senin, 07 September 2026 | 00:16

Pemadam Semprot Abu Vulkanik

Senin, 07 September 2026 | 00:03

GMNI Desak Presiden Prabowo Evaluasi Menhan Sjafrie, Ini Sebabnya

Minggu, 06 September 2026 | 23:52

Likuiditas Bank Masih Terjaga

Minggu, 06 September 2026 | 23:40

Selengkapnya