Berita

Saat hadiri acara beri arahan terkait Bangga Buatan Indonesia, Presiden Jokowi mengaku jengkel karena para menterinya banyak gunakan barang impor/Ist

Publika

Di Balik Politik Marah Jokowi

OLEH: ARMAN SALAM
SENIN, 28 MARET 2022 | 00:45 WIB

'MAU terus-terusan impor? Bodoh kita," ujar Presiden Jokowi pada saat acara pengarahan afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali beberapa hari lalu.

Setelah ditelaah ternyata penyebab marahnya Presiden Jokowi menyangkut impor barang untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut Jokowi impor yang dilakukan tidak tepat, pasalnya barang-barang impor tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.  

Presiden Jokowi juga mengilustrasikan banyaknya benefit yang didapat jika menekan impor, pemberdayaan dan penggunaan produk lokal mampu menghidupkan ekonomi mikro sehingga membuka lapangan pekerjaan dan terjadi geliat ekonomi ditengah masyarakat tegasnya. Bahkan Jokowi menyebutkan bisa menyerap 2 juta tenaga kerja jika anggaran yang ada digunakan untuk membeli produk dalam negeri.


Apa yang dilakukan oleh presiden dengan 'marahnya' itu cukup baik lantaran memang begitulah menjadi pemimpin yang benar.

Justru publik sekarang bertanya kenapa baru sekarang presiden koar-koar dan marah-marah, bukannya Jokowi sudah menjabat lebih dari 7 tahun.  

Menjadi sangat janggal sekarang saat produk dalam negeri yang sangat dibutuhkan publik justru sekarang hilang diperedaran. Kemana CPO sawit Indonesia yang notabene sebagai negara terbesar penghasil CPO dijual keluar karena harganya lebih tinggi?

Kenapa minyak goreng menjadi sangat mahal berbeda dengan di negara tetangga Malaysia yang harganya jauh lebih murah cuma setengahnya per liter dibanding harga dalam negeri.  

Akhirnya kita paham ternyata bukan kepentingan dan pelayanan publik yang dikedepankan pemerintah, melainkan hanya bisnis dan keuntungan semata. Jadi benar tidaknya impor atau ekspor tergantung seberapa besar untung yang didapat, sangat ironis.  

Sampai di situ menjadi abu-abu, target politik sesungguhnya yang kental dari marah-marahnya presiden. Pembenaran atas reshuffle yang bisa saja akan dilakukan dalam waktu dekat. Cari masalah saja dulu bahkan cenderung dikerjain baru diganti menterinya supaya ada kesan profesional disitu.

Saat ini publik dunia sedang dirundung kekhawatiran yang tinggi akibat dari invasi Rusia atas Ukraina dan bisa saja menyulut perang dunia ketiga yang melibatkan banyak negara. Banyak pakar berpendapat bahwa ini akan berdampak pada seluruh aspek dalam prikehidupan berbangsa, mulai dari masalah keamanan nasional maupun regional dan bahaya perang nuklir sampai lonjakan dan kelangkaan barang kebutuhan masyarakat akibat penimbunan di seluruh negara sebagai langkah pemenuhan kebutuhan dalam negerinya.

Bangsa Indonesia jangan terlalu santai dan tidak mempersiapkan segala macam bentuk akibat dari masalah ini, fokus menyiapkan aneka strategi dan langkah langkah yang tepat dan cerdas terkait ketahanan pangan dan keamanan bangsa.

Bagaimana caranya berfikir supaya rakyat tidak kelaparan, terjaga dari kemungkinan terburuk bahaya nuklir dan menjamin keamanannya.

Bukan malah mencari cara untuk tetap cantik di depan publik dalam hal masalah remeh temeh. Tidak perlu main sinetron kalau memang dianggap tidak becus ya sudah ganti.  

Lakukan dengan cepat karena kita sedang berlomba dengan waktu dan situasi, membaca potensi masalah secara luas dan utuh dari berbagai kepentingan dunia, jangan hanya mandek untuk kepentingan pribadi dan berkutat dengan pencitraan saja.
Penulis adalah Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS)

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya