Berita

Saat hadiri acara beri arahan terkait Bangga Buatan Indonesia, Presiden Jokowi mengaku jengkel karena para menterinya banyak gunakan barang impor/Ist

Publika

Di Balik Politik Marah Jokowi

OLEH: ARMAN SALAM
SENIN, 28 MARET 2022 | 00:45 WIB

'MAU terus-terusan impor? Bodoh kita," ujar Presiden Jokowi pada saat acara pengarahan afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali beberapa hari lalu.

Setelah ditelaah ternyata penyebab marahnya Presiden Jokowi menyangkut impor barang untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut Jokowi impor yang dilakukan tidak tepat, pasalnya barang-barang impor tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.  

Presiden Jokowi juga mengilustrasikan banyaknya benefit yang didapat jika menekan impor, pemberdayaan dan penggunaan produk lokal mampu menghidupkan ekonomi mikro sehingga membuka lapangan pekerjaan dan terjadi geliat ekonomi ditengah masyarakat tegasnya. Bahkan Jokowi menyebutkan bisa menyerap 2 juta tenaga kerja jika anggaran yang ada digunakan untuk membeli produk dalam negeri.


Apa yang dilakukan oleh presiden dengan 'marahnya' itu cukup baik lantaran memang begitulah menjadi pemimpin yang benar.

Justru publik sekarang bertanya kenapa baru sekarang presiden koar-koar dan marah-marah, bukannya Jokowi sudah menjabat lebih dari 7 tahun.  

Menjadi sangat janggal sekarang saat produk dalam negeri yang sangat dibutuhkan publik justru sekarang hilang diperedaran. Kemana CPO sawit Indonesia yang notabene sebagai negara terbesar penghasil CPO dijual keluar karena harganya lebih tinggi?

Kenapa minyak goreng menjadi sangat mahal berbeda dengan di negara tetangga Malaysia yang harganya jauh lebih murah cuma setengahnya per liter dibanding harga dalam negeri.  

Akhirnya kita paham ternyata bukan kepentingan dan pelayanan publik yang dikedepankan pemerintah, melainkan hanya bisnis dan keuntungan semata. Jadi benar tidaknya impor atau ekspor tergantung seberapa besar untung yang didapat, sangat ironis.  

Sampai di situ menjadi abu-abu, target politik sesungguhnya yang kental dari marah-marahnya presiden. Pembenaran atas reshuffle yang bisa saja akan dilakukan dalam waktu dekat. Cari masalah saja dulu bahkan cenderung dikerjain baru diganti menterinya supaya ada kesan profesional disitu.

Saat ini publik dunia sedang dirundung kekhawatiran yang tinggi akibat dari invasi Rusia atas Ukraina dan bisa saja menyulut perang dunia ketiga yang melibatkan banyak negara. Banyak pakar berpendapat bahwa ini akan berdampak pada seluruh aspek dalam prikehidupan berbangsa, mulai dari masalah keamanan nasional maupun regional dan bahaya perang nuklir sampai lonjakan dan kelangkaan barang kebutuhan masyarakat akibat penimbunan di seluruh negara sebagai langkah pemenuhan kebutuhan dalam negerinya.

Bangsa Indonesia jangan terlalu santai dan tidak mempersiapkan segala macam bentuk akibat dari masalah ini, fokus menyiapkan aneka strategi dan langkah langkah yang tepat dan cerdas terkait ketahanan pangan dan keamanan bangsa.

Bagaimana caranya berfikir supaya rakyat tidak kelaparan, terjaga dari kemungkinan terburuk bahaya nuklir dan menjamin keamanannya.

Bukan malah mencari cara untuk tetap cantik di depan publik dalam hal masalah remeh temeh. Tidak perlu main sinetron kalau memang dianggap tidak becus ya sudah ganti.  

Lakukan dengan cepat karena kita sedang berlomba dengan waktu dan situasi, membaca potensi masalah secara luas dan utuh dari berbagai kepentingan dunia, jangan hanya mandek untuk kepentingan pribadi dan berkutat dengan pencitraan saja.
Penulis adalah Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS)

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya