Berita

Saat hadiri acara beri arahan terkait Bangga Buatan Indonesia, Presiden Jokowi mengaku jengkel karena para menterinya banyak gunakan barang impor/Ist

Publika

Di Balik Politik Marah Jokowi

OLEH: ARMAN SALAM
SENIN, 28 MARET 2022 | 00:45 WIB

'MAU terus-terusan impor? Bodoh kita," ujar Presiden Jokowi pada saat acara pengarahan afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali beberapa hari lalu.

Setelah ditelaah ternyata penyebab marahnya Presiden Jokowi menyangkut impor barang untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut Jokowi impor yang dilakukan tidak tepat, pasalnya barang-barang impor tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.  

Presiden Jokowi juga mengilustrasikan banyaknya benefit yang didapat jika menekan impor, pemberdayaan dan penggunaan produk lokal mampu menghidupkan ekonomi mikro sehingga membuka lapangan pekerjaan dan terjadi geliat ekonomi ditengah masyarakat tegasnya. Bahkan Jokowi menyebutkan bisa menyerap 2 juta tenaga kerja jika anggaran yang ada digunakan untuk membeli produk dalam negeri.


Apa yang dilakukan oleh presiden dengan 'marahnya' itu cukup baik lantaran memang begitulah menjadi pemimpin yang benar.

Justru publik sekarang bertanya kenapa baru sekarang presiden koar-koar dan marah-marah, bukannya Jokowi sudah menjabat lebih dari 7 tahun.  

Menjadi sangat janggal sekarang saat produk dalam negeri yang sangat dibutuhkan publik justru sekarang hilang diperedaran. Kemana CPO sawit Indonesia yang notabene sebagai negara terbesar penghasil CPO dijual keluar karena harganya lebih tinggi?

Kenapa minyak goreng menjadi sangat mahal berbeda dengan di negara tetangga Malaysia yang harganya jauh lebih murah cuma setengahnya per liter dibanding harga dalam negeri.  

Akhirnya kita paham ternyata bukan kepentingan dan pelayanan publik yang dikedepankan pemerintah, melainkan hanya bisnis dan keuntungan semata. Jadi benar tidaknya impor atau ekspor tergantung seberapa besar untung yang didapat, sangat ironis.  

Sampai di situ menjadi abu-abu, target politik sesungguhnya yang kental dari marah-marahnya presiden. Pembenaran atas reshuffle yang bisa saja akan dilakukan dalam waktu dekat. Cari masalah saja dulu bahkan cenderung dikerjain baru diganti menterinya supaya ada kesan profesional disitu.

Saat ini publik dunia sedang dirundung kekhawatiran yang tinggi akibat dari invasi Rusia atas Ukraina dan bisa saja menyulut perang dunia ketiga yang melibatkan banyak negara. Banyak pakar berpendapat bahwa ini akan berdampak pada seluruh aspek dalam prikehidupan berbangsa, mulai dari masalah keamanan nasional maupun regional dan bahaya perang nuklir sampai lonjakan dan kelangkaan barang kebutuhan masyarakat akibat penimbunan di seluruh negara sebagai langkah pemenuhan kebutuhan dalam negerinya.

Bangsa Indonesia jangan terlalu santai dan tidak mempersiapkan segala macam bentuk akibat dari masalah ini, fokus menyiapkan aneka strategi dan langkah langkah yang tepat dan cerdas terkait ketahanan pangan dan keamanan bangsa.

Bagaimana caranya berfikir supaya rakyat tidak kelaparan, terjaga dari kemungkinan terburuk bahaya nuklir dan menjamin keamanannya.

Bukan malah mencari cara untuk tetap cantik di depan publik dalam hal masalah remeh temeh. Tidak perlu main sinetron kalau memang dianggap tidak becus ya sudah ganti.  

Lakukan dengan cepat karena kita sedang berlomba dengan waktu dan situasi, membaca potensi masalah secara luas dan utuh dari berbagai kepentingan dunia, jangan hanya mandek untuk kepentingan pribadi dan berkutat dengan pencitraan saja.
Penulis adalah Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS)

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya