Berita

Moqtada al-Sadr, pemimpin gerakan Sadrist dan sekaligus politisi Irak. /Net

Dunia

Diboikot Iran, Parlemen Irak Gagal Pilih Presiden

MINGGU, 27 MARET 2022 | 19:52 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Parlemen Irak gagal lagi untuk memilih Presiden baru setelah kelompok-kelompok yang didukung Iran memboikot sidang tersebut.

Ini merupakan kemunduran aliansi yang dipimpin oleh ulama Moqtada al-Sadr pemimpin gerakan Sadrist, yang telah menominasikan Riber Ahmed, menteri dalam negeri wilayah Kurdistan, untuk menduduki posisi presiden.

Sadr berharap parlemen akan memilih Rebar Ahmed, seorang pejabat intelijen veteran Kurdi dan menteri dalam negeri wilayah otonomi Kurdistan Irak saat ini.


Dikutip dari Reuters, hanya 202 anggota parlemen dari 329 yang hadir, kurang dari kuorum dua pertiga yang diperlukan untuk memilih presiden baru. Dikatakan 126 anggota parlemen telah memboikot sesi tersebut.

"Ini adalah badai dalam cangkir. Hari ini adalah bukti bahwa partai yang mengklaim memiliki mayoritas telah gagal mencapai tujuannya. Ini adalah situasi buruk yang semakin buruk," ujar Farhad Alaaldin, ketua Dewan Penasihat Irak, sebuah lembaga penelitian kebijakan, Sabtu (26/3).

Kemenangan bagi sekutu Sadr akan mengancam untuk menyingkirkan sekutu Iran dari kekuasaan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.

Kini pemungutan suara untuk presiden ditunda hingga Rabu. Pemerintah sementara saat ini akan terus menjalankan negara sampai pemerintahan baru terbentuk.

Sadr, seorang ulama Syiah, telah berjanji untuk membentuk pemerintahan yang akan mengecualikan sekutu utama Iran, suara besar di negara itu selama bertahun-tahun.

Apabila itu berhasil, itu akan menjadi pertama kalinya mereka tidak memiliki tempat di kabinet sejak 2003.

Para kandidat yang diajukan sebagai presiden pada bulan-bulan sejak pemilihan telah dilihat oleh kelompok-kelompok yang berpihak pada Iran sebagai ‘condong ke Barat’. Menurut kelompok pro-Iran itu, mereka adalah ancaman bagi kepentingan mereka.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya