Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antony Budiawan/Net

Politik

Anthony Budiawan: Utang untuk Kesejahteraan Rakyat Itu Slogan Brutal

MINGGU, 27 MARET 2022 | 13:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Klaim Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pemerintah berutang untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial mendapat kritikan tajam. Sebab, pernyataan itu jauh dari kenyataan yang terjadi.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antony Budiawan bahkan menyebut klaim itu sebagai slogan yang brutal. Sebab, pemerintah selama ini justru semakin membatasi subsidi untuk rakyat.

Bahkan harga pangan yang menyangkut hajat orang banyak diserahkan pada mekanisme pasar.


“Utang untuk kesejahteraan rakyat? Slogan brutal. Faktanya, subsidi hak rakyat semakin dibatasi, barang subsidi dilangkakan,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (27/3).

Subsidi untuk rakyat yang hilang terbilang ironis. Sebab, pemerintah sebelumnya membangga-banggakan diri berhasil melampaui target penerimaan pajak akibat naiknya harga minyak dan gas serta sejumlah komoditas.

Terakhir, Anthony turut menyinggung adanya desas-desus uang rakyat diambil untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara. Jika benar, menurutnya hal itu bisa melanggar hukum.

“Uang hak rakyat menurut UU diambil untuk pembangunan IKN? Melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia,” tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak santai saat merespons iyamh pemerintah yang tercatat naik di akhir Januari 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Sri Mulyani mengklaim bahwa langkah ini diambil pemerintah untuk menyelamatkan dan menyejahterakan masyarakat, di tengah pandemi.

“Walaupun kita defisit, drop, kita masih bisa berutang tapi itu untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial,” tutur Menkeu Sri Mulyani, Rabu (23/3).

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya