Ketua DPC PKB Kuningan, Ujang Kosasih/RMOLJabar
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kuningan ingin memiliki lebih banyak calon anggota legislatif perempuan yang berkompetisi dalam Pemilu 2024 mendatang. Bahkan melebihi 30 persen, batas minimum yang oleh Undang-undang.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPC PKB Kuningan, Ujang Kosasih usai acara launching Pencalegan Dini di Kantor Sekretariat DPC PKB Kuningan, Sabtu (26/3).
"Secara peraturan undang-undang sudah memberikan ruang agar keterwakilan perempuan 30 persen. Nah ruang itu bagi PKB malah diberikan kesempatan luas lagi, kita ingin Calon Legislatif (Caleg) perempuan tidak hanya memenuhi regulasi 30 persen," ujar Ujang, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.
"Kita berharap lebih dari 30 persen, bisa 40 persen bahkan bisa lebih," imbuh Wakil Ketua DPRD Kuningan itu.
Ke depan, pihaknya ingin Caleg PKB 50% Perempuan dan 50% Laki-laki. Ia kemudian mengasumsikan kalau 2024 PKB Kuningan dapat 10 kursi legislatif.
"Misalnya, 5 kursi dari perempuan yang duduk di DPRD dan 5 kursinya laki-laki. Saya sangat optimis, dan optimisme saya itu beralasan," kata Ujang didampingi Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB, Iyan Ahmad Fauzi.
Pertama, pengurus Perempuan Bangsa (PB) kecamatan sudah semakin banyak. PB yang ia maksud adalah badan otonom PKB yang bergerak dan pengurusnya adalah perempuan semuanya.
"Nah, saya dapat laporan dari pengurus PB sampai dengan hari ini pergerakan PB yang kurang lebih 2 bulan ini ternyata PB sudah terbentuk di 50% kecamatan yang ada di Kuningan," terangnya.
Kedua, lanjut Ujang, indikasinya bahwa perempuan di PKB ini akan memiliki potensi yang sangat besar. Dan ternyata, yang hadir mendaftar didominasi oleh calon perempuan.
"Yang sudah mendaftar hampir 25, kebanyakan perempuan dan laki-lakinya sekitar 7 orang, mayoritas perempuan. Oleh karena itu saya berbangga hati, mempunyai optimise bahwa InsyaAllah perempuan ini akan mendapatkan kesempatan lebih leluasa untuk kemudian menjadi anggota DPRD Kuningan dari PKB," imbuhnya.
Saat disinggung soal mahar politik bagi Caleg, Ujang menegaskan, PKB tidak akan memberikan beban kepada caleg saat dia menjalani proses Pencalegan.
"Jadi itu akan menjadi tanggung jawab PKB yang kemudian kita akan perjuangkan dan akan tuntaskan sebagai persyaratan-persyaratan untuk menjadi caleg. Tidak ada mahar," pungkasnya.
