Berita

Mantan Perdana Rusia Dmitry Medvedev berbincang dengan Presiden Vladimir Putin/Net

Dunia

Mantan PM Rusia: Melawan Kremlin adalah Lese Majeste

MINGGU, 27 MARET 2022 | 04:50 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

RMOL.  Rusia tak akan tergoyahkan oleh sanksi Barat. Cukup "bodoh" jika pihak Barat berpikir bahwa oligarki Rusia memegang keputusan militer Rusia.

Demikian disampaikan mantan Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, kepada kantor berita Rusia RIA, pada Jumat malam (25/3). Medvedev menyebut sanksi hanya akan mengkonsolidasikan masyarakat Rusia dan tidak menyebabkan ketidakpuasan populer dengan pihak berwenang.

Negara-negara Barat hingga kini telah menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Namun memasuki bulan kedua perang ini, pihak Kremlin memastikan akan tetap melanjutkan serangan sampai mencapai tujuan yaitu "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina.


Beberapa sanksi secara khusus menargetkan para taipan atau disebut kaum oligarki Rusia, yang diyakini dekat dengan Presiden Vladimir Putin.

"Mari kita bertanya pada diri sendiri: dapatkah salah satu dari pengusaha besar ini memiliki pengaruh sedikitpun bahkan sekecil kuantum atom dari posisi kepemimpinan negara?" tanya pria yang juga pernah menjabat Presiden Rusia itu.

"Saya secara terbuka memberi tahu Anda: tidak, tidak mungkin," tegasnya.

Medvedev menambahkan, jajak pendapat menunjukkan, tigaperempat dari Rusia mendukung keputusan Kremlin untuk melakukan operasi militer di Ukraina dan bahkan lebih mendukung Presiden Vladimir Putin.

Sambil mengecilkan dampak ekonomi dari sanksi, Medvedev mengatakan pemerintah Rusia harus menemukan "solusi yang memadai" sendiri untuk memacu pengembangan industri pesawat, otomotif, dan IT.

"Sekarang, akan lebih sulit untuk mengatasi masalah itu, tetapi di sisi lain, kami tidak dapat mengandalkan siapa pun. Dalam hal ini, kita harus menyelesaikan masalah itu sendiri," ujarnya.

Kemudian dia mengecam orang-orang Rusia yang berbicara menentang invasi saat tinggal di luar Rusia.

"Anda bisa tidak puas dengan beberapa keputusan pihak berwenang, mengkritik pihak berwenang - ini normal," katanya.

"Tetapi Anda tidak dapat mengambil sikap melawan negara dalam situasi yang sulit seperti ini, karena ini adalah lese majeste," ancam Medvedev.

Dalam interview tersebut, tiba tiba Medvedev mengatakan ada beberapa alasan di mana Rusia memiliki hak untuk menggunakan senjata nuklir. Ia menjelaskan, Rusia bisa saja menyerang negara atau perambahan infrastruktur yang mengakibatkan deteren nuklir Rusia lumpuh.

"Ini adalah tekad Rusia untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara kita, tidak memberi siapa pun alasan untuk meragukan bahkan sedikit pun bahwa kita siap untuk memberikan tanggapan yang layak atas setiap pelanggaran di negara kita, pada kemerdekaannya," ujarnya.

Namun Medvedev di akhir interview menekankan, jalur negosiasi bahkan di dalam situasi yang paling sulit seperti situasi Ukraina ini, tetap menjadi jalur pilihan Kremlin.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya