Berita

Mantan Perdana Rusia Dmitry Medvedev berbincang dengan Presiden Vladimir Putin/Net

Dunia

Mantan PM Rusia: Melawan Kremlin adalah Lese Majeste

MINGGU, 27 MARET 2022 | 04:50 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

RMOL.  Rusia tak akan tergoyahkan oleh sanksi Barat. Cukup "bodoh" jika pihak Barat berpikir bahwa oligarki Rusia memegang keputusan militer Rusia.

Demikian disampaikan mantan Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, kepada kantor berita Rusia RIA, pada Jumat malam (25/3). Medvedev menyebut sanksi hanya akan mengkonsolidasikan masyarakat Rusia dan tidak menyebabkan ketidakpuasan populer dengan pihak berwenang.

Negara-negara Barat hingga kini telah menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Namun memasuki bulan kedua perang ini, pihak Kremlin memastikan akan tetap melanjutkan serangan sampai mencapai tujuan yaitu "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina.


Beberapa sanksi secara khusus menargetkan para taipan atau disebut kaum oligarki Rusia, yang diyakini dekat dengan Presiden Vladimir Putin.

"Mari kita bertanya pada diri sendiri: dapatkah salah satu dari pengusaha besar ini memiliki pengaruh sedikitpun bahkan sekecil kuantum atom dari posisi kepemimpinan negara?" tanya pria yang juga pernah menjabat Presiden Rusia itu.

"Saya secara terbuka memberi tahu Anda: tidak, tidak mungkin," tegasnya.

Medvedev menambahkan, jajak pendapat menunjukkan, tigaperempat dari Rusia mendukung keputusan Kremlin untuk melakukan operasi militer di Ukraina dan bahkan lebih mendukung Presiden Vladimir Putin.

Sambil mengecilkan dampak ekonomi dari sanksi, Medvedev mengatakan pemerintah Rusia harus menemukan "solusi yang memadai" sendiri untuk memacu pengembangan industri pesawat, otomotif, dan IT.

"Sekarang, akan lebih sulit untuk mengatasi masalah itu, tetapi di sisi lain, kami tidak dapat mengandalkan siapa pun. Dalam hal ini, kita harus menyelesaikan masalah itu sendiri," ujarnya.

Kemudian dia mengecam orang-orang Rusia yang berbicara menentang invasi saat tinggal di luar Rusia.

"Anda bisa tidak puas dengan beberapa keputusan pihak berwenang, mengkritik pihak berwenang - ini normal," katanya.

"Tetapi Anda tidak dapat mengambil sikap melawan negara dalam situasi yang sulit seperti ini, karena ini adalah lese majeste," ancam Medvedev.

Dalam interview tersebut, tiba tiba Medvedev mengatakan ada beberapa alasan di mana Rusia memiliki hak untuk menggunakan senjata nuklir. Ia menjelaskan, Rusia bisa saja menyerang negara atau perambahan infrastruktur yang mengakibatkan deteren nuklir Rusia lumpuh.

"Ini adalah tekad Rusia untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara kita, tidak memberi siapa pun alasan untuk meragukan bahkan sedikit pun bahwa kita siap untuk memberikan tanggapan yang layak atas setiap pelanggaran di negara kita, pada kemerdekaannya," ujarnya.

Namun Medvedev di akhir interview menekankan, jalur negosiasi bahkan di dalam situasi yang paling sulit seperti situasi Ukraina ini, tetap menjadi jalur pilihan Kremlin.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya