Berita

Gedung apartemen di Mariupol yang menjadi sasaran serangan Rusia/Net

Dunia

Ribuan Penduduk Mariupol Dideportasi ke Rusia, Ukraina Desak Dunia Hentikan Mesin Perang Mematikan Moskow

SABTU, 26 MARET 2022 | 16:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tentara Rusia telah secara paksa mendeportasi sekitar 6.000 penduduk Mariupol ke kamp penyaringan Rusia untuk digunakan sebagai sandera politik untuk menekan Ukraina.

Begitu disampaikan Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan yang diterima redaksi.

"Menurut informasi yang tersedia, tentara Rusia telah secara paksa mendeportasi sekitar 6.000 penduduk Mariupol ke kamp penyaringan Rusia untuk digunakan sebagai sandera dan memberikan lebih banyak tekanan politik ke Ukraina," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam pernyataannya pada Kamis (24/3).


Kementerian menjelaskan bahwa Rusia telah memulai tahap baru teror terhadap kota Mariupol.

"Penduduk yang selamat dari pemboman Rusia dan penembakan artileri sekarang sedang dideportasi paksa ke Rusia. Sekitar 15.000 penduduk distrik Tepi Kiri Mariupol berada dalam bahaya besar. Penjajah Rusia memaksa mereka untuk pindah ke Rusia. Para penyerbu menyita paspor orang dan dokumen identitas lainnya," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Menurut pernyataan tersebut, secara paralel, angkatan bersenjata Rusia menembaki para penduduk yang mencoba meninggalkan Mariupol ke wilayah Ukraina yang tidak diduduki.

"Pasukan Rusia terus menahan konvoi bus kemanusiaan, yang beberapa hari lalu tiba untuk warga Mariupol dari Zaporizhia," katanya.

Tindakan yang dilakukan Rusia, kata kementerian, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan perang, norma-norma hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa.

Terakhir Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya menekankan kembali agar masyarakat internasional menerapkan sanksi baru yang keras terhadap Rusia untuk menghentikan mesin perangnya yang mematikan, serta menghentikan hubungan bisnis dengan perusahaan negara itu untuk menghentikan pembiayaan perangnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya