Berita

Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol/Net

Dunia

Telepon Yoon Suk-Yeol, Pertama Kali Xi Jinping Kontak Presiden yang Belum Resmi Menjabat

SABTU, 26 MARET 2022 | 14:53 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Tanpa diduga, Presiden China, Xi Jinping tiba-tiba menelepon Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol sebelum ia resmi menjabat. Ini adalah pertama kali presiden China menelpon presiden terpilih yang belum resmi menjabat.

Pesan singkatnya, Xi mengingatkan Yoon Suk bahwa China dan Korsel adalah tetangga bersejarah.

“China dan Korea Selatan adalah tetangga permanen yang tak tergoyahkan”, ujar Xi dalam panggilan telepon pada Jumat (25/3), seperti dikutip South Morning China Post.

“China dan Korea Selatan adalah tetangga bersejarah dan mitra yang tak terpisahkan. China selalu mementingkan hubungan China-Korea Selatan,” tambah Xi.

Xi mengatakan, kondisi geopolitik di kawasan Asia sedang mengalami "cobaan". Ia merayu Yoon Suk untuk bekerjasama dalam menstabilkan keamanan dan kedaulatan di kawasan itu.

“Saat ini, komunitas internasional menghadapi banyak tantangan, dan China dan Korea Selatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian regional dan mempromosikan kemakmuran dunia,” ujar Xi.

Xi mengatakan, China bersedia bekerja sama dengan Korea Selatan untuk memastikan stabilitas di industri global dan rantai pasokan, serta menjaga sistem internasional dengan PBB sebagai intinya.

Dikatakan oleh para analis, Xi sepertinya sedang menilai sikap Yoon Suk terhadap China ketika ia menjabat Mei nanti.

Sejak pemilihannya awal bulan ini, Yoon telah melakukan kontak dengan para pemimpin dari Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Australia, India dan Vietnam.

Selama kampanyenya, bisa dikatakan dirinya memiliki sikap anti-China. Yoon secara terbuka mengkritik pendekatan pemimpin petahana Moon Jae-in ke China yang bagi dia terlalu damai.

Yoon yang tidak memiliki pengalaman dalam kebijakan luar negeri, telah menyatakan minatnya untuk kerjasama lebih lanjut dengan aliansi Quad yang melibatkan AS, Jepang, India dan Australia.

Beijing telah mengutuk pengelompokan itu sebagai upaya untuk menciptakan NATO versi Indo-Pasifik untuk melawan China.

Yoon juga mengusulkan agar Korsel membeli sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) buatan AS untuk membantu mempertahankan diri dari tetangganya nuklirnya, Korea Utara.

China, yang melihat THAAD sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya, sangat marah ketika mantan presiden Korea Selatan Park Geun-hye setuju untuk menerapkan sistem AS di Semenanjung Korea pada 2016.

Di bawah Presiden Petahana, Moon Jae-in, Korsel telah menerapkan kebijakan netralitas strategis untuk menghindari terjebak dalam persaingan geopolitik sengit antara China dan AS.

Ada spekulasi bahwa Yoon, yang mulai menjabat pada Mei, dapat merusak strategi keseimbangan dan membawa negara itu lebih dekat ke AS, sekutu perjanjian yang sebelumnya dia katakan berbagi dengan Korea Selatan nilai-nilai inti hak asasi manusia dan ekonomi pasar.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

PDIP: Pemecatan Ubedilah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Polri Bungkam soal Isu AKBP Hendy Halangi Penangkapan Harun Masiku

Sabtu, 08 Februari 2025 | 01:10

Pesta Rakyat Bertabur Artis Ramaikan Malam Puncak HUT ke-17 Gerindra

Sabtu, 08 Februari 2025 | 00:55

Gak Ikut DPR, Polri Tegaskan yang Bisa Copot Kapolri Hanya Presiden

Sabtu, 08 Februari 2025 | 00:32

Saatnya Presiden Prabowo Sikat Menteri-menteri Keblinger

Sabtu, 08 Februari 2025 | 00:09

Resmi Berbadan Hukum, Iwakum Diharapkan Jadi Social Control Negara

Jumat, 07 Februari 2025 | 23:51

Terbukti Langgar Etik, AKBP Bintoro Dipecat Tidak Hormat

Jumat, 07 Februari 2025 | 23:31

Bawaslu RI dan Provinsi Ikut Diadukan ke DKPP soal Pilgub Papua

Jumat, 07 Februari 2025 | 23:11

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, BRI Terapkan Strategi Pengelolaan Piramida

Jumat, 07 Februari 2025 | 23:06

Kabar Duka, Menteri ESDM Era SBY Meninggal Dunia

Jumat, 07 Februari 2025 | 22:22

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo di Mapolda Sumut, Minta Jokowi Ditangkap

Jumat, 07 Februari 2025 | 22:14

Selengkapnya