Berita

Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol/Net

Dunia

Telepon Yoon Suk-Yeol, Pertama Kali Xi Jinping Kontak Presiden yang Belum Resmi Menjabat

SABTU, 26 MARET 2022 | 14:53 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Tanpa diduga, Presiden China, Xi Jinping tiba-tiba menelepon Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol sebelum ia resmi menjabat. Ini adalah pertama kali presiden China menelpon presiden terpilih yang belum resmi menjabat.

Pesan singkatnya, Xi mengingatkan Yoon Suk bahwa China dan Korsel adalah tetangga bersejarah.

“China dan Korea Selatan adalah tetangga permanen yang tak tergoyahkan”, ujar Xi dalam panggilan telepon pada Jumat (25/3), seperti dikutip South Morning China Post.


“China dan Korea Selatan adalah tetangga bersejarah dan mitra yang tak terpisahkan. China selalu mementingkan hubungan China-Korea Selatan,” tambah Xi.

Xi mengatakan, kondisi geopolitik di kawasan Asia sedang mengalami "cobaan". Ia merayu Yoon Suk untuk bekerjasama dalam menstabilkan keamanan dan kedaulatan di kawasan itu.

“Saat ini, komunitas internasional menghadapi banyak tantangan, dan China dan Korea Selatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian regional dan mempromosikan kemakmuran dunia,” ujar Xi.

Xi mengatakan, China bersedia bekerja sama dengan Korea Selatan untuk memastikan stabilitas di industri global dan rantai pasokan, serta menjaga sistem internasional dengan PBB sebagai intinya.

Dikatakan oleh para analis, Xi sepertinya sedang menilai sikap Yoon Suk terhadap China ketika ia menjabat Mei nanti.

Sejak pemilihannya awal bulan ini, Yoon telah melakukan kontak dengan para pemimpin dari Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Australia, India dan Vietnam.

Selama kampanyenya, bisa dikatakan dirinya memiliki sikap anti-China. Yoon secara terbuka mengkritik pendekatan pemimpin petahana Moon Jae-in ke China yang bagi dia terlalu damai.

Yoon yang tidak memiliki pengalaman dalam kebijakan luar negeri, telah menyatakan minatnya untuk kerjasama lebih lanjut dengan aliansi Quad yang melibatkan AS, Jepang, India dan Australia.

Beijing telah mengutuk pengelompokan itu sebagai upaya untuk menciptakan NATO versi Indo-Pasifik untuk melawan China.

Yoon juga mengusulkan agar Korsel membeli sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) buatan AS untuk membantu mempertahankan diri dari tetangganya nuklirnya, Korea Utara.

China, yang melihat THAAD sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya, sangat marah ketika mantan presiden Korea Selatan Park Geun-hye setuju untuk menerapkan sistem AS di Semenanjung Korea pada 2016.

Di bawah Presiden Petahana, Moon Jae-in, Korsel telah menerapkan kebijakan netralitas strategis untuk menghindari terjebak dalam persaingan geopolitik sengit antara China dan AS.

Ada spekulasi bahwa Yoon, yang mulai menjabat pada Mei, dapat merusak strategi keseimbangan dan membawa negara itu lebih dekat ke AS, sekutu perjanjian yang sebelumnya dia katakan berbagi dengan Korea Selatan nilai-nilai inti hak asasi manusia dan ekonomi pasar.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya