Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Minta Kejagung Pelototi Aggregator Barang Impor di Marketplace yang Mengecap Jadi Barang Dalam Negeri

JUMAT, 25 MARET 2022 | 19:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Barang impor yang kerap beredar melalui perusahaan marketplace bakal ikut dipelototi oleh Kejaksaan Agung. Presiden Joko Widodo menginginkan para aggregator yang bermain di dalamnya disapu bersih.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (24/3).

"Saya minta ke Pak Kejagung (Jaksa Agung ST Burhanuddin) jangan sampai ada barang-barang produk impor masuk di cap produk dalam negeri, karena sering di marketplace ada yang namanya aggregator, ngecapin," ujar Jokowi.


Jokowi mengaku sudah menegur langsung dua perusahaan marketplace yang meloloskan barang-barang impor masuk ke dalam negeri dan melabelinya sebagai produk dalam negeri.

"Eh, jangan pikir kita enggak ngerti. Saya peringatkan dua kali. Ada perusahaan teknologi yang ini, saya bilang enggak mau saya, besoknya hilang. Ini, saya enggak mau, besoknya hilang. Jangan hanya dua ini, yang lain akan saya kerjakan," ungkapnya.

Maka dari itu, Jokowi menegaskan agar barang-barang impor dikurangi. Tujuannya, dia ingin meningkatkan penyerapan barang yang memiliki TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dengan membeli barang-barang buatan Indonesia.

Bahkan, Jokowi menegur langsung kementerian-kementerian yang masih doyan menggunakan anggaran negara untuk berbelanja segala kebutuhannya yang berasal dari luar negeri alias selalu impor.

Karena itu, Jokowi akhirnya mematok target belanja produk dalam negeri sebesar Rp 400 triliun hingga Mei tahun ini.

"Saya minta ini betul-betul diikuti dan dikawal di atas," demikian Jokowi.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya