Ahmad Muzani: Kami Fasilitasi Realisasi Hak Tanah Mantan Kombatan GAM dari Pemerintah

Pimpinan MPR RI menerima delegasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Komite Peralihan Aceh (KPA). Pertemuan itu, berlangsung di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3).

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang hadir pada pertemuan itu, menyambut kedatangan delegasi KPA antara lain yakni Abu Rada, Tengku Ayub dan Jurubicara Partai Aceh, Azhari Cage.

Dikatakan Muzani, pertemuan itu merupakan upaya untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak atas tanah mantan kombatan GAM yang diatur dalam perjanjian Helsinski. Perjanjian Helsinski adalah nota kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Salah satu yang disebutkan dalam perjanjian tersebut adalah hak atas tanah terhadap tiga ribu mantan kombatan GAM yang masing-masing dari mereka berhak mendapatkan tanah seluas dua hektare.

"Kami menerima penyerahan daftar nama dari tiga ribu nama mantan kombatan GAM dari Komite Peralihan Aceh kepada Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Jalil," ujar Muzani dalam keterangannya, Juat (25/3)

"Ini merupakan inisiatif kami untuk memfasilitasi demi menjaga komitmen kita bersama untuk menegakkan kedaulatan negara, serta memperkuatan spirit nasionalisme demi tegak Merah Putih dan keutuhan NKRI," sambungnya.

Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menyampaikan, hal ini juga merupakan pelaksanaan atas perjanjian Helsinski yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dengan GAM sebagai upaya penyelesaian konflik Aceh ketika itu. Sehingga, penting bagi kedua belah pihak untuk sama-sama melaksanakan komitmen tersebut.

Khusus Partai Gerindra, katanya, berkomitmen dalam upaya menjaga kutuhan dan kedaulatan negara. Hal itu sesuai dengan pesan Ketua Umum, Prabowo Subianto agar selalu menjunjung tinggi kesetian terhadap bangsa dan negara dalam upaya pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Sejahtera Aceh, Sejahtera Indonesia. Aman Aceh, aman Indonesia. Sebaliknya susah Aceh, susah Indonesia," kata Muzani.

Menteri ATR Sofyan Jalil yang hadir pada pertemuan itu mengatakan, sesuai dengan petunjuk Presiden Joko Widodo, apa yang telah menjadi komitmen dalam perjanjian Helsinski, pemerintah tidak keberatan untuk melaksanakannya.