Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim/Net

Politik

Dituding Jadi Penyebab Leletnya Pembahasan PKPU, Ini Jawaban Komisi II DPR

JUMAT, 25 MARET 2022 | 02:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024 yang terkesan lelet memunculkan tudingan. Pihak Komisi II DPR RI dianggap berada di balik lambannya pembahasan PKPU tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024 itu.

Kabarnya, penyebab lambannya pembahasan PKPU tersebut karena Komisi II ingin membahasnya dengan para anggota KPU yang baru terpilih.

Namun, hal tersebut dibantah oleh pihak Komisi II. Ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, pihak DPR telah lama dibahas bersama Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP.


"Enggak ada itu (bahas PKPU bersama KPU terpilih). Sudah sejak lama tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dibahas Komisi II bersama KPU, Pemerintah, Bawaslu dan DKPP. Bahkan tanggal 15 Maret 2021, Komisi II bersama KPU, Pemerintah, Bawaslu dan DKPP sudah rapat membahas tahapan, anggaran dan persiapan Pemilu 2024," terang Luqman Hakim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (24/3).

Bahwa sampai hari ini masih ada masalah-masalah yanh belum tuntas, lanjut Luqman, hal itu memang menjadi kenyataan yang harus terus dibahas lebih lanjut.

"Jadi, bagi saya, Komisi II akan terus membahas persiapan-persiapan Pemilu 2024 bersama KPU, Pemerintah, Bawaslu dan DKPP. Termasuk nanti dengan pimpinan KPU dan Bawaslu yang baru setelah mereka dilantik Presiden," tandasnya.

Untuk mengundangkan PKPU tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024, KPU RI harus lebih dulu mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah.

Namun, seperti diungkap Ketua KPU RI Ilham Saputra, RDP pembahasan PKPU tahapan Pemilu 2024 menggantung lantaran ada satu alasan.

"Nah komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih periode 2022-2027," ungkapnya dalam diskusi virtual Partai Gelora, Rabu (23/3).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya