Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Pemerintah tekadkan komitmen pada pengembangan biodiesel sebagai program mandatori yang sudah berjalan selama 14 tahun. Program tersebut memberikan pengaruh yang baik untuk ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.
Dikatakan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kebijakan program mandatori biodiesel sudah menunjukkan perkembangan menjanjikan. Sehingga, hal ini akan meningkatkan produksi biodiesel di Indonesia.
“Program mandatori biodiesel di negara kita merupakan inisiatif dan pencapaian yang luar biasa, dan bagaimana perkembangan ke depannya patut kita perhatikan," kata Airlangga Hartarto, dalam sambutannya secara virtual pada acara 3rd Palm Biodiesel Conference 2022, Kamis (24/03).
"Bersama dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya, kami ingin menunjukkan mandatori biodiesel sebagai bagian dari event Road to G20 yang diadakan bersamaan dengan meeting G20 Energy Transitions Working Group di Yogyakarta,†sambungnya.
"Bersama dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya, kami ingin menunjukkan mandatori biodiesel sebagai bagian dari event
Road to G20 yang diadakan bersamaan dengan
meeting G20 Energy Transitions Working Group di Yogyakarta,†sambungnya.
Airlangga menegaskan, Indonesia berkomitmen mengakselerasi transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk meraih
net zero emission. Komitmen menggunakan minyak sawit sebagai bahan dasar biofuel akan mendukung Indonesia mencapai target keamanan energi dan bauran energi sebesar 23 persen di 2025.
“Industri minyak sawit siap mendukung visi tersebut, karena penggunaan B30 di 2021 saja diperkirakan sudah menurunkan emisi GRK sebanyak 24,6 juta ton CO2, dan jumlah ini setara dengan 7,8 persen dari target pencapaian energi terbarukan di 2030,†terangnya.
Lanjutnya, produksi B30 di 2021 mencapai sekitar 9,4 juta kiloliter atau setara dengan 64,14 juta barel. Konversi dari CPO ke B20 telah meningkatkan nilai tambah hingga Rp 13,19 triliun, untuk menjaga cadangan devisa senilai 2,64 miliar dolar AS, dari pengurangan impor bahan bakar fosil.
“Saya ingin menekankan peran kebijakan biodiesel yang berpengaruh terhadap ekonomi, misalnya untuk memenuhi permintaan dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, ekonomi hijau, stabilitas harga minyak sawit, dan pendapatan petani kecil, yang nantinya akan berkontribusi dalam pencapaian
United Nations 2030 Sustainable Development Goals,†papar Menko Airlangga.
Biodiesel, kata Ketua Umum Partai Golkar ini, tidak akan berhenti sampai B30 saja, tetapi juga tetap dikejar agar
green fuel dapat menggantikan minyak diesel, lalu
green gasoline dapat menggantikan bensin, dan bioavtur dapat menggantikan avtur fosil.
Indonesia juga akan semakin memperkuat strategi di masa depan dengan berkolaborasi dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya, dan menggarisbawahi kemajuan serta kepemimpinan negara produsen utama seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kolombia.
Hal ini akan menguatkan mandat biodiesel sebagai bagian penting dalam industri minyak sawit.
“Saya juga ingin mendorong
Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC) supaya terus berkolaborasi dengan industri dan asosiasi, dalam penguatan kerja sama dengan negara produsen lainnya maupun negara konsumen, untuk memprioritaskan mandat biodiesel ke depannya," pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Kamaruddin, Direktur Eksekutif CPOPC Datuk Yusof Basiron, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) M. P. Tumanggor, dan Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan.
