Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni/RMOL
LBH PP Muhammadiyah yang ditunjuk menjadi tim kuasa hukum Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyati tidak ingin menggubris pernyataan nyinyir Jurubicara (Jubir) Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi.
Sebab, kapasitas Jodi adalah Jubir Kementerian Marves, bukan Jubir pribadi Luhut Binsar Panjaitan.
"Sehingga legal standing Jubir dalam kasus ini dipertanyakan, semestinya yang merespons pernyataan kami adalah pengacara Luhut. Jadi kami tidak perlu menanggapinya secara serius," kata Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/3).
Gufroni mengatakan, tudingan dari Jodi Mahardi yang menyebut LBH PP Muhammadiyah kurang riset dinilai keliru dan salah alamat. Pasalnya, kapasitas Luhut saat melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyati ke Bareskrim Polri mengaku sebagai warga negara pada umumnya bukan mengatasnamakan seorang Menteri Marvest.
"Jadi kami tidak perlu menanggapinya secara serius apalagi menggunakan riset segala," pungkasnya.
Sebelumnya, Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyebut pernyataan Kepala Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah Gufroni keliru.
Sebab, Menko Luhut belum pernah diperiksa Bareskrim Polri atas kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Haris Azhar dan Fathia Lubis, salah kaprah. Menko Luhut telah dua kali datang sendiri ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tersebut.
"Jadi ini yang komentar dari LBH sepertinya belum melakukan riset. Pak Luhut sudah pernah diperiksa sebagai saksi dan telah menyerahkan barang bukti,†kata Jodi saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu kemarin (23/3).
