Berita

Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni/RMOL

Politik

Respons Nyinyiran Jodi Marhadi, LBH Muhammadiyah: Dia Jubir Kementerian Bukan Jubir Luhut

KAMIS, 24 MARET 2022 | 13:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

LBH PP Muhammadiyah yang ditunjuk menjadi tim kuasa hukum Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyati tidak ingin menggubris pernyataan nyinyir Jurubicara (Jubir) Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi.

Sebab, kapasitas Jodi adalah Jubir Kementerian Marves, bukan Jubir pribadi Luhut Binsar Panjaitan.

"Sehingga legal standing Jubir dalam kasus ini dipertanyakan, semestinya yang merespons pernyataan kami adalah pengacara Luhut. Jadi kami tidak perlu menanggapinya secara serius," kata Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/3).


Gufroni mengatakan, tudingan dari Jodi Mahardi yang menyebut LBH PP Muhammadiyah kurang riset dinilai keliru dan salah alamat. Pasalnya, kapasitas Luhut saat melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyati ke Bareskrim Polri mengaku sebagai warga negara pada umumnya bukan mengatasnamakan seorang Menteri Marvest.  

"Jadi kami tidak perlu menanggapinya secara serius apalagi menggunakan riset segala," pungkasnya.

Sebelumnya, Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyebut pernyataan Kepala Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah Gufroni keliru.

Sebab, Menko Luhut belum pernah diperiksa Bareskrim Polri atas kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Haris Azhar dan Fathia Lubis, salah kaprah. Menko Luhut telah dua kali datang sendiri ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tersebut.

"Jadi ini yang komentar dari LBH sepertinya belum melakukan riset. Pak Luhut sudah pernah diperiksa sebagai saksi dan telah menyerahkan barang bukti,” kata Jodi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu kemarin (23/3).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya