Anggaran Pemilu 2024 Disesuaikan dengan Kemampuan Pemerintah, Ketua KPU: Tapi Ingat, Pemilu Diatur Konstitusi 5 Tahun Sekali

Rasionalisasi anggaran Pemilu Serentak 2024, dipastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Hanya saja, harus dipastikan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Begitu penegasan sikap yang disampaikan Ketua KPU RI, Ilham Saputra, dalam diskusi virtual Partai Gelora, Rabu (23/3).

"Jadi KPU sangat terbuka dengan rasionalisasi anggaran, tergantung kepada kemudian kemampuan pemerintah," kata Ilham.

Akan tetapi, Ilham meminta DPR RI dan pemerintah segera melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024, agar anggaran bisa segera ikut dibahas.

"Ya tentu harus ada komitmen dari pemerintah dan DPR untuk kemudian pertama tetapkan dulu (PKPU) tahapan, jadwal, dan program yang jadi dasar menghitung anggaran tersebut," ujarnya.

Kepastian membahas PKPU juga anggaran, menurut Ilham, akan menjadi penegasan sikap dari pemerintah bahwa Pemilu Serentak 2024 akan berlangsung sesuai agenda yang diamanatkan UUD 1945 dan UU Pemilu.

"Tapi jangan lupa juga, politik adalah agenda nasional, pemilu ini diatur konstitusi lima tahun sekali, diatur dalam Undang-undang 7 tahun 2017 bahwa penyelenggaraan pemilu lima tahun sekali," tegasnya.

"Jadi harusnya kemudian negara siap dengan segala persiapan terkait konsekuensi dari konstitusi dan undang-undang tersebut," demikian Ilham.