Bhima Yudhistira: Pemerintah Pasrahkan Harga Migor ke Pasar Memaksa Masyarakat Turun Kelas

Kebijakan pencabutan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) yang diganti dengan harga keekonomian, dampaknya bakal ditanggung masyarakat.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka panjang (inflasi), akan ditanggung masyarakat.

"Kalau gagal mengatasi HET minyak goreng kemasan dan kemudian HET-nya diserahkan ke pasar dengan harga keekonomian, maka tentunya masyarakat akan menanggung dampak inflasi yang lebih tinggi," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/3).

Bhima memandang seharusnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bisa mempertahankan HET. Sebab dia melihat, dengan pencabutan HET justru kelangkaan minyak yang terjadi selama beberapa bulan lalu diduga karena ada penimbunan oleh distributor.

Ditambah lagi, pencabutan HET malah memaksa pemerintah menaikan harga migor curah menjadi Rp 14.000 per liter. Padahal sebelumnya di dalam HET yang ditetapkan dipatok maksimal Rp 11.500 per liter. Ditambah kebijakan membebaskan pasar menentukan harga migor kemasan kepada pasar.

"Kemudian di sisi yang lain pendapatannya belum pulih seperti sebelum pandemi. Maka otomatis pilihannya mengurangi konsumsi atau turun kelas. Pemerintah ini kan meminta masyarakat turun kelas, dari menggunakan minyak goreng kemasan menjadi memakai minyak goreng curah," demikian Bhima.