Berita

Masyarakat sedang antre Migor/Net

Politik

Gatot Nurmantyo: Antrean Migor Bukti Masyarakat Susah Sekali, Pemerintah Jangan Utamakan Proyek Besar

SENIN, 21 MARET 2022 | 15:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kelangkaan minyak goreng (Migor) turut disorot oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Ia melihat bahwa kelangkaan minyak goreng ini dikarenakan pemerintah terlalu fokus dengan proyek besar ketimbang penderitaan rakyat kecil.

Hal itu disampaikan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, saat ditemui di kawasan Cikini, Senin (21/3).

Menurutnya, masyarakat banyak yang mengantre lantaran tengah mengalami kondisi yang sulit, terlebih hantaman pandemi Covid-19 juga berdampak pada ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.


“Bayangin, hanya beda Rp 8 ribu orang antre 3 jam lebih berarti ini sudah sangat-sangat susah sekali,” kata Gatot.

Pengamatan Gatot, masyarakat harus rela antre hanya untuk mendapatkan minyak goreng. Di sisi lain, ketersediaan minyak goreng di pasaran sangat langka. Saat ada harganya pun melangit.

Secara logika, kata Gatot, daripada mengantre berjam-jam lebih baik bekerja mendapatkan uang Rp 50.000 untuk membeli minyak goreng yang mahal dan tidak pakai antre.

Ia menyimpulkan, masyarakat antre karena banyak yang tidak memiliki kerjaan. Imbasnya, dengan uang yang terbatas masyarakat akan berusaha mendapatkan minya goreng lebih murah meski selisih harganya tidak besar.

“Dari hitungan ini menunjukkan bahwa rakyat sedang benar-benar tidak punya duit uang dia ngantri 1 hari itu hanya untuk minyak goreng,” katanya,

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini meminta pemerintah tidak hanya melihat permasalahan warga yang mengantre minyak goreng, tapi lebih kepada kepeduliaan terhadap nasib rakyat dengan tidak membuat proyek besar yang kurang berdampak pada rakyat.

“Situasi sulit (mahalnya Migor) inilah yang perlu benar-benar dilihat bukannya dibesarkan proyek-proyek yang besar,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya