Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma/Net
Kecurigaan publik tentang agenda terselubung dari elite penguasa untuk mempertahankan kekuasaan, sekalipun dengan melanggar konstitusi negara, mulai menemui pembenaran. Setidaknya klaim big data dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menguatkan kecurigaan publik tersebut.
Begitu tegas tegas Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (17/3).
Menurut Lieus, apa yang diungkapkan Luhut soal data 110 juta nitizen yang menginginkan pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang, tidak lepas dari rangkaian pernyataan sebelumnya oleh sejumlah elite politik yang ingin penundaan pemilu dilakukan.
“Para elite politik itu sebenarnya tau bahwa gagasan penundaan pemilu tidak konstitusional dan melanggar UU. Tapi demi memenuhi ambisi pribadi untuk terus berkuasa, mereka tak peduli lagi soal itu,†ujarnya.
Luhut sendiri, tambah Lieus, demi menguatkan ambisi untuk terus berkuasa itu, kemudian melontarkan pernyataan yang katanya memiliki data tentang 110 juta nitizen yang menghendaki pemilu ditunda dan jabatan presiden diperpanjang.
“Para elite penguasa itu sedang main pingpong. Saling lempar bola. Saya minta janganlah terus membohongi rakyat. Para elit politik, berhentilah membohongi publik,†tegasnya.
Lieus menilai para elite politik saat ini sedang mempermainkan perasaan rakyat. Salah satunya Luhut yang mengaku punya data, tapi ketika diminta membukanya dia menolak.
“Inikan pembohongan namanya. Kalau benar, yang namanya data itu ‘kan hak publik. Ya buka saja. Tapi kenapa Luhut keberatan?†tanya Lieus.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya data besar yang berisi suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024 ditunda. Namun ketika dalam satu acara di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3) wartawan meminta Luhut membukanya, Luhut justru menolak dan mengatakan alasan kenapa harus dibuka.
Hal itulah yang membuat Lieus merasa para elite yang kini sedang berkuasa mempermainkan perasaan rakyat dengan menggiring opini seolah-olah mayoritas rakyat negeri ini menghendaki pemilu ditunda.
“Padahal para elite itulah yang ingin mempertahankan kekuasaannya,†tutur Lieus.
Apalagi, jelas Lieus, big data Luhut itu dibantah langsung oleh data yang ada di DPD RI.
“Data Luhut sangat jauh berbeda dengan data yang dimiliki Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,†ujar Lieus.
LaNyalla menyebut klaim Luhut itu tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang dia miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang.
Karena itulah, Lieus meminta Luhut dan para elite partai politik berhenti mewacanakan penundaan pemilu apalagi ingin memperpanjang jabatan presiden.
“Patuhi dan jalani saja apa yang sudah diamanatkan oleh konstitusi dan UU. Para elitE politik jangan bikin negeri ini semakin gaduh dengan pernyataan-pernyataan kontra produktif seperti itu,†katanya.
