Berita

Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia, Albertus Dino/RMOL

Politik

Ingin Akhiri Dampak Keburukan Jokowi, Alasan Masyarakat Tolak Pemilu 2024 Ditunda

MINGGU, 13 MARET 2022 | 21:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tumbuhnya perekonomian dan peluang lapangan pekerjaan dan tidak ingin memberikan dampak buruk bagi kehidupan rakyat jadi alasan mayoritas rakyat Indonesia tidak mau Pemilu 2024 ditunda. Dengan kata lain masyarakat Indonesia tidak menghendaki adanya perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh Laboratorium Suara Indonesia yang diselenggarakan sejak 24 Februari sampai dengan 9 Maret 2022 dengan melibatkan 2.140 responden.

Dari temua survei ini, sebanyak 80,2 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dengan alasan apapun.


"Alasan masyarakat tidak setuju Pemilu ditunda sebanyak 50,7 persen, masyarakat menyatakan bahwa Pemilu 2024 bisa memberikan dampak tumbuhnya perekonomian dan lapangan kerja," ujar Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia, Albertus Dino dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/3).

Selain itu kata Albertus, sebanyak 25,7 persen menyatakan saatnya masyarakat bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari gelaran Pemilu 2024 seperti pada gelaran Pemilu sebelumnya.

"Dan sebanyak 23,6 persen menyatakan sudah saatnya pemerintahan Jokowi diakhiri karena hanya memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat," kata Albertus.

Selain itu kata Albertus, keberhasilan Pilkada serentak tahun 2020 lalu di saat pandemi Covid-19 mengganas dan turunnya pertumbuhan ekonomi juga menjadi dasar alasan masyarakat menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaannya sebesar 95 persen dan margin of error dengan toleransi sebesar 2,12 persen.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya