Berita

Komisioner KPU, Hasyim Asyari/Repro

Politik

Jadwal Pemilu Dianggap Keluar Siklus, Komisoner KPU Ungkit Pemilu era Soekarno hingga Soeharto

KAMIS, 10 MARET 2022 | 14:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara soal penetapan hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 yang dianggap keluar dari siklus, karena tidak dilakukan pada bulan April seperti saat Pemilu 2004 hingga Pemilu Serentak 2019.

Komisioner KPU, Hasyim Asyari menanggapi penilaian yang disampaikan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tersebut dalam diskusi virtual bertajuk "Mengkaji Konstitusionalitas Jadwal Pemilu Indonesia", yang digelar Kamis (10/3).

Hasyim menjelaskan, dalam praktek ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami pemilu yang jangka waktunya tidak lima tahun sekali, melainkan sudah berganti rezim dari era Presiden RI pertama Soekarno ke era Presiden RI kedua Soeharto.


"Kita bisa sama-sama cek kembali praktik ketatanegaraan kita. Pemilu kita pernah ada pemilu (tahun) 1955, kemudian pemilu berikutnya tahun 1971," ujar Hasyim.

Hasyim menyatakan, cara berpikir hukum pada dasarnya ada tiga, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.

"Tiga aspek ini mesti dipertimbangkan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis," imbuhnya.

Dari situ, Hasyim bertanya-tanya, apakah pengalaman Pemilu 1955 ke pemilu 1971 itu bisa disebut juga sebagai penundaan? Sebab, jangka waktu pelaksanaan pemilu yang sangat jauh juga terjadi setelahnya, yakni antara Pemilu tahun 1971 ke pemilu 1997.

"Apakah itu bisa disebut penundaan?" tanyanya.

Namun, perubahan drastis mengenai penetapan waktu pelaksanaan pemilu terjadi pada rentang waktu 1997 menuju tahun 1999.

"Kemudian pemilu 97 ke pemilu 99, apakah itu bisa disebut percepatan pemilu?" lanjut Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menegaskan bahwa praktik ketatanegaraan Indonesia dalam hal pelaksanaan pemilu dalam rentang waktu tersebut terjadi di bawah payung konstitusi yang sama.

"Tidak ada amandemen sama sekali," tegasnya.

"Saya tidak ingin menjawab di forum ini. Tapi saya ingin menyatakan bahwa praktik ketatanegaraan kita pernah terjadi begitu," tandas Hasyim.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya