Berita

Komisioner KPU, Hasyim Asyari/Repro

Politik

Jadwal Pemilu Dianggap Keluar Siklus, Komisoner KPU Ungkit Pemilu era Soekarno hingga Soeharto

KAMIS, 10 MARET 2022 | 14:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara soal penetapan hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 yang dianggap keluar dari siklus, karena tidak dilakukan pada bulan April seperti saat Pemilu 2004 hingga Pemilu Serentak 2019.

Komisioner KPU, Hasyim Asyari menanggapi penilaian yang disampaikan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tersebut dalam diskusi virtual bertajuk "Mengkaji Konstitusionalitas Jadwal Pemilu Indonesia", yang digelar Kamis (10/3).

Hasyim menjelaskan, dalam praktek ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami pemilu yang jangka waktunya tidak lima tahun sekali, melainkan sudah berganti rezim dari era Presiden RI pertama Soekarno ke era Presiden RI kedua Soeharto.


"Kita bisa sama-sama cek kembali praktik ketatanegaraan kita. Pemilu kita pernah ada pemilu (tahun) 1955, kemudian pemilu berikutnya tahun 1971," ujar Hasyim.

Hasyim menyatakan, cara berpikir hukum pada dasarnya ada tiga, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.

"Tiga aspek ini mesti dipertimbangkan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis," imbuhnya.

Dari situ, Hasyim bertanya-tanya, apakah pengalaman Pemilu 1955 ke pemilu 1971 itu bisa disebut juga sebagai penundaan? Sebab, jangka waktu pelaksanaan pemilu yang sangat jauh juga terjadi setelahnya, yakni antara Pemilu tahun 1971 ke pemilu 1997.

"Apakah itu bisa disebut penundaan?" tanyanya.

Namun, perubahan drastis mengenai penetapan waktu pelaksanaan pemilu terjadi pada rentang waktu 1997 menuju tahun 1999.

"Kemudian pemilu 97 ke pemilu 99, apakah itu bisa disebut percepatan pemilu?" lanjut Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menegaskan bahwa praktik ketatanegaraan Indonesia dalam hal pelaksanaan pemilu dalam rentang waktu tersebut terjadi di bawah payung konstitusi yang sama.

"Tidak ada amandemen sama sekali," tegasnya.

"Saya tidak ingin menjawab di forum ini. Tapi saya ingin menyatakan bahwa praktik ketatanegaraan kita pernah terjadi begitu," tandas Hasyim.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya