JPPR: Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 Keluar Dari Siklus yang Sebelumnya

Penetapan hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah dan DPR RI mendapat kritik. Tanggal 14 Februari dianggap keluar dari siklus yang sudah berjalan.

Hal tersebut menjadi poin inti yang dibahas Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, dalam diskusi virtual bertajuk "Mengkaji Konstitusionalitas Jadwal Pemilu Indonesia", yang digelar Kamis (10/3).

Nurlia menjelaskan, JPPR melihat dalam proses penentuan jadwal Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan baik. Hanya saja tanggal yang ditetapkan bisa dibilang tidak biasa, karena keluar dari kebiasaan yang terjadi sejak pertama kali pemilu dengan sistem proporsional terbuka dilakukan pada tahun 2004.

"Kami melihat ini sebagai satu potensi pencederaan. Original intent-nya jadi berubah dari frasa lima tahun sekali di dalam UUD 1945," ujar Nurlia dalam pemaparannya.

Menurutnya, hari pemungutan suara seharusnya ditetapkan secara konsisten, sebagaimana yang terjadi sejak Pemilu 2004 hingga 2019 yang lalu yang ditetapkan jatuh pada bulan April.

Namun, JPPR menyayangkan ada perubahan pola untuk penentuan hari H pencoblosan untuk Pemilu Serentak 2024, yang berpotensi menjadikan waktu pelaksanaan pemilu tidak genap lima tahun sesuai mandat konstitusi.

"Di 2024 ada problem teknis yang jadwalnya berubah, menjadi maju Februari. Ini ada ketidakkonsistenan jadwal dari yang biasanya bulan April," tuturnya.

"Jangan sampai di tahun 2024 Februari kemudian di pemilu selanjutnya jadi Desember bergesernya agak jauh. Atau jadi kemudian sesuai kemauan saat itu," demikian Nurlia.