Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan, Mgs H Syaiful Fadli/RMOLSumsel
Ribuan tenaga kerja asing tercatat berada di Sumatera Selatan untuk mencari nafkah. Rinciannya, ada 1.535 TKA yang kebanyakan di Kota Palembang dan didominasi warga negara China.
Keberadaan ribuan TKA ini pun telah disikapi Komisi V DPRD Sumatera Selatan dengan memanggil 10 perusahaan yang mempekerjakan mereka.
"10 perusahaan sudah dipanggil, hari ini kami akan memanggil 10 perusahaan lainnya. Informasi dari Dinsnaker, ada 20 perusahaan yang menggunakan TKA terkait raperda ini,†ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Fadli diberitakan Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (9/3).
"10 perusahaan sudah dipanggil, hari ini kami akan memanggil 10 perusahaan lainnya. Informasi dari Dinsnaker, ada 20 perusahaan yang menggunakan TKA terkait raperda ini,†ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Fadli diberitakan
Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (9/3).
Pendataan TKA tersebut terkait adanya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang restribusi penggunaan tenaga kerja asing. Dengan adanya pemanggilan pihak perusahaan, Komisi IV dapat berinteraksi langsung kepada perusahaan pengguna TKA.
“Jadi dalam pemanggilan tersebut, kami juga akan menanyakan seputar penggunaan TKA. Apakah TKA yang dimaksud menggunakan visa bekerja atau visa kunjungan/wisata. Karena informasi yang kami terima ada TKA yang menggunakan visa TKA (wisata),†katanya.
Terkait dengan Raperda restribusi ini sendiri, menurut Syaiful, PAD yang disumbang melalui TKA dapat menjadi pendapatan bagi Provinsi Sumsel.
“Selama ini TKA membayar restribusi 100 dolar AS, setiap bulannya. Selama ini pula masuk kedalam kas negara melalui dinas tenaga kerja. Ke depan kita harapkan dapat masuk ke dalam PAD Provinsi Sumsel," katanya.
Artinya menurut politisi PKS ini, Provinsi Sumsel ke depan akan mendapatkan tambahan masukkan dari restribusi TKA.
"Bayangkan, jika satu TKA dalam pertahunnya membayar 1.200 dolar AS, dikalikan dengan ribuan TKA, berapa restribusi yang masuk kedalam kas Pemprov?†katanya.
Di sisi lain, keberadaan TKA selain dapat mengimplementasikan skil di lapangan, dapat pula mentransfer ilmu kepada warga atau pekerja lokal.
“Sehingga ilmu yang mereka serap dapat berguna untuk keberlangsungan perusahaan serta tambahan ilmu bagi pekerja lokal. Karena mereka kan ada masanya, tidak boleh menetap. Mereka izin bekerja dan ada sarat termasuk salah satunya mentransfer ilmu mereka,†katanya.
Ia pun mengamini bahwa 1.535 TKA di Sumsel mayoritas berasal dari China.
“Jadi 90 persen TKA berasal dari Tiongkok atau China. Mereka bekerja sebagai tenaga teknis lapangan listrik, operator, serta tenaga IT. Mereka tidak boleh bekerja pada bidang personalia. Dan itu kami temukan dan akan kami tanyakan langsung,†tutupnya.
