Berita

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho/Net

Politik

Peran Soeharto Dikaburkan dalam Kepres 2/2022, Hardjuno Wiwoho: Rusak Bangsa Ini Kalau Akademisi Berpolitik

SELASA, 08 MARET 2022 | 18:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mengesampingkan peran mendiang Presiden Soeharto dalam Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 di Yogyakarta, adalah upaya untuk mengaburkan catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Begitu kritik Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho terhadap naskah akademik Keputusan Presiden (Keppres) 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yang belakangan dipolemikkan sejumlah tokoh dan sejarawan.

Dikatakan Hardjuno, terbitnya Kepres 2/2022 tidak ubahnya hanya sekadar langkah politis untuk merusak sejarah dan nama besar Soeharto.


“Jujur, saya hanya mengelus dada kalau intelektual, sejarawan, dipakai untuk kepentingan politis begini. Rusak negara kita kalau intelektual kampus, sejarawan, main-main politik,” kata Hardjuno saat konfrensi pers di Jakarta, Selasa (8/3).

Keppres 2/2022, yang memuat tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 diteken Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 24 Februari 2022.

Namun, Keppres 2/2022 menuai polemik karena tidak menyebut nama Soeharto sebagai tokoh sentral di dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Padahal, Soeharto yang kala itu berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) memiliki peran yang sangat besar saat peristiwa tersebut.

Hardjuno, melihat naskah akademik ini produk dari orang-orang yang ingin mencari muka kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Soeharto sangat berperan dalam pembangunan Indonesia.

Bahkan ditangan Soeharto, kata dia, Indonesia terbebasakan dari ancaman perang saudara dan juga kesusahan ekonomi. Tetapi, tidak satu pun jasa Presiden Soeharto yang dibanggakan dan justru yang dikampanyekan seolah-olah penuh kejahatan.

"Ini kan kebangetan banget. Dan ingat, Indonesia seperti sekarang ini juga karena jasa dan hasil keringat pak Harto. Jangan lupakan itu," tegasnya.

Berbeda dengan Soeharto, masih kata Hardjuno, Jokowi yang memiliki banyak sekali kritik di masa pemerintahannya selalu dipuja.

Seolah-olah di jaman pemerintahan Jokowi semuanya berisi kebaikan. Bahkan, ditulis sanggup membawa bangsa ini keluar dari neo imperialisme.

“Apa lupa berapa utang luar negeri kita di masa Jokowi? Apa lupa minyak goreng sampai nggak ada padahal negara kita kaya sawit? Apa lupa berapa hutan yang dijual ke imperialis?” pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya