Berita

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho/Net

Politik

Peran Soeharto Dikaburkan dalam Kepres 2/2022, Hardjuno Wiwoho: Rusak Bangsa Ini Kalau Akademisi Berpolitik

SELASA, 08 MARET 2022 | 18:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mengesampingkan peran mendiang Presiden Soeharto dalam Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 di Yogyakarta, adalah upaya untuk mengaburkan catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Begitu kritik Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho terhadap naskah akademik Keputusan Presiden (Keppres) 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yang belakangan dipolemikkan sejumlah tokoh dan sejarawan.

Dikatakan Hardjuno, terbitnya Kepres 2/2022 tidak ubahnya hanya sekadar langkah politis untuk merusak sejarah dan nama besar Soeharto.


“Jujur, saya hanya mengelus dada kalau intelektual, sejarawan, dipakai untuk kepentingan politis begini. Rusak negara kita kalau intelektual kampus, sejarawan, main-main politik,” kata Hardjuno saat konfrensi pers di Jakarta, Selasa (8/3).

Keppres 2/2022, yang memuat tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 diteken Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 24 Februari 2022.

Namun, Keppres 2/2022 menuai polemik karena tidak menyebut nama Soeharto sebagai tokoh sentral di dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Padahal, Soeharto yang kala itu berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) memiliki peran yang sangat besar saat peristiwa tersebut.

Hardjuno, melihat naskah akademik ini produk dari orang-orang yang ingin mencari muka kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Soeharto sangat berperan dalam pembangunan Indonesia.

Bahkan ditangan Soeharto, kata dia, Indonesia terbebasakan dari ancaman perang saudara dan juga kesusahan ekonomi. Tetapi, tidak satu pun jasa Presiden Soeharto yang dibanggakan dan justru yang dikampanyekan seolah-olah penuh kejahatan.

"Ini kan kebangetan banget. Dan ingat, Indonesia seperti sekarang ini juga karena jasa dan hasil keringat pak Harto. Jangan lupakan itu," tegasnya.

Berbeda dengan Soeharto, masih kata Hardjuno, Jokowi yang memiliki banyak sekali kritik di masa pemerintahannya selalu dipuja.

Seolah-olah di jaman pemerintahan Jokowi semuanya berisi kebaikan. Bahkan, ditulis sanggup membawa bangsa ini keluar dari neo imperialisme.

“Apa lupa berapa utang luar negeri kita di masa Jokowi? Apa lupa minyak goreng sampai nggak ada padahal negara kita kaya sawit? Apa lupa berapa hutan yang dijual ke imperialis?” pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya