Tidak Beri Keuntungan, DPR Aceh Minta Pemda Evaluasi Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai tidak memberi keuntungan bagi masyarakat Aceh.

Karena itu, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh), M Rizal Falevi Kirani, akan meminta Pemprov Aceh melakukan evaluasi.
 
"Karena dari 5,3 juta jiwa penduduk Aceh, hanya 2,4 juta jiwa yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)," kata Falevi Kirani kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin (7/3).

Tuntutan ini, lanjut Falevi, telah berulang kali disampaikan kepada manajemen BPJS. Baik yang disampaikan secara langsung hingga mengirimkan surat kepada badan tersebut.

Ditambahkan Falevi Kirani, saat ini banyak masyarakat Aceh yang mengeluhkan buruknya layanan BPJS Kesehatan. Karena itu, DPR Aceh akan meminta respons BPJS dan meminta mereka mengevaluasi hal tersebut agar keluhan masyarakat tidak terus berulang.

Falevi juga berharap BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengevaluasi data peserta jaminan tersebut. BPJS, tegasnya, harus memastikan data peserta valid dan dapat dipertanggungjawabkan.