Berita

Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

PPKM Daerah Aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya Turun ke Level 2

SENIN, 07 MARET 2022 | 17:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di provinsi-provinsi wilayah Jawa dan Bali mengalami perbaikan.

Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) menyampaikan kondisi terbaru tersebut dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/3).

"Kondisi tren penurunan konfirmasi (Covid-19) harian terjadi di seluruh provinsi Jawa-Bali," ujar Luhut.


Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini memastikan pemerintah terus memastikan pengendalian Covid-19 semakin baik dari hari ke hari, khususnya di tengah ancaman varian Omicron.

"Pemerintah memastikan bahwa kondisi dan penanganan pandemi hari ini terus membaik," imbuhnya.

Sebagai salah satu buktinya, Luhut memastikan angka keterisian tempat tidur juga dalam kondisi yang menurun, seperti kasus konfirmasi positif Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

"Jumlah rawat inap di seluruh provinsi Jawa Bali mengalami penurunan, kecuali DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Tapi kami pastikan akan menurun dalam waktu dekat ini," tuturnya.

Luhut menambahkan, untuk kasus kematian Covid-19 di Jawa-Bali juga mengalami penurunan, khususnya di beberapa daerah.

"Dalam beberapa hari terakhir jumlah kematian di Provinsi DKI, Bali dan Banten telah mengalami penurunan, kami juga memprediksi provinsi lain akan turun," katanya.

Maka dari itu, berdasarkan evaluasi dari indikator-indikator tersebut Luhut menyimpulkan, sejumlah wilayah aglomerasi di Jawa dan Bali mengalami penurunan level PPKM.

"Sekarang aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke level 2 (PPKM), dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap RS," demikian Luhut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya