Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Usulan Tunda Pemilu Itu Memang Kerjaan Para Elite Politik

SENIN, 07 MARET 2022 | 16:11 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Adanya wacana penundaan Pemilu yang diusulkan sejumlah ketua umum partai politik, yang salah satunya adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, merupakan bagian dari pekerjaan-pekerjaan politik dari para elite politik.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Sepadan Institut Cirebon Raya, Heru Subagja, Senin (7/3).

“Jadi wacana tunda Pemilu yang digaungkan para elite partai politik dengan kesimpulan mendukung adanya penundaan Pemilu merupakan strategi politik untuk memanfaatkan isu-isu viral, isu elektoral, maupun isu kolaborasi,” jelas Heru kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (7/3).


Ia menduga, usulan Zulkifli Hasan sudah melalui kalkulasi politik dan dihitung untung ruginya buat para elite politik yang mengusulkan.

“Mungkin sudah dibuat analissi simulasi dan diskusi di antara elite partai politik,” ujar akademisi dari Universitas Muhadi Setiabudi  Brebes (UMUS) tersebut.

Menyinggung soal tuntutan Sekretaris Majelis Penasihat Partai Wilayah (MPPW) PAN Jawa Barat, Ahmad Adib Zain, Heru menilai terlalu berlebihan. Setahu dia, usulan penundaan Pemilu belum menjadi keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) secara organisasi.

“Masih sebatas pada wacana elite politik,” demikian Heru.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan kembali diminta untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan mencabut serta membatalkan pernyataan soal penundaan Pemilu 2024.

“Kita meminta kepada saudaraku Zulkifli Hasan mencabut dan membatalkan pernyataannya tentang penundaan Pemilu 2024, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menyatakan PAN bersedia dan siap menyukseskan Pemilu 2024,” ujar Adib dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3).

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya