Berita

Belarus terletak di antara perbatasan Rusia dan Ukraina/Net

Dunia

Korsel Larang Ekspor Barang Strategis ke Belarus Karena Mendukung Invasi Rusia

MINGGU, 06 MARET 2022 | 22:44 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Korea Selatan tidak memandang sebelah mata invasi Rusia ke Ukraina. Negeri ginseng tidak hanya menyorot Rusia sebagai negara yang melakukan aksi militer, tetapi juga Belarus, sebagai negara yang mendukung aksi tersebut.

Sebagai tanggapan atas situasi tersebut, Korea Selatan pada akhir pekan ini melarang ekspor barang-barang strategis ke Belarus.

Sebelumnya, negara Asia Timur itu juga telah memutuskan untuk melarang ekspor ke-49 organisasi dan perusahaan Rusia pekan lalu. Di bawah tindakan tersebut, lisensi diperlukan untuk mengekspor atau mentransfer barang-barang utama ke entitas-entitas itu, dengan pengecualian terbatas.


Menurut keterangan yang dirilis oleh Kementerian Ekonomi dan Keuangan dalam sebuah pernyataan, langkah itu akan berlaku mulai pekan ini.

"Seperti yang telah kami simpulkan bahwa Republik Belarus telah secara efektif mendukung invasi Rusia ke Ukraina, kami telah memutuskan untuk menerapkan larangan ekspor ke Belarus juga," begitu bunyi keterangan tersebut.

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan pembatasan terhadap dua entitas Belarusia, termasuk kementerian pertahanan.

"Kami akan segera memberi tahu Amerika Serikat tentang keputusan tersebut dan memperluas dukungan kami untuk perusahaan Korea Selatan dan warga negara kami yang tinggal di luar negeri yang berpotensi terpengaruh oleh tindakan tersebut," sambung pernyataan yang sama, sebagaimana dikabarkan Yonhap.

Menurut data resmi pemerintah Korea Selatan, ekspor Korea Selatan ke Belarus mencapai 70 juta dolar AS pada tahun 2021 lalu. Sedangkan impor diperkirakan mencapai 80 juta dolar AS, naik 0,01 persen.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, pihak kementerian juga berencana untuk memberikan layanan konsultasi hukum kepada bisnis Korea Selatan yang dapat menghadapi perselisihan dengan rekan-rekan bisnis di Rusia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya