Berita

Ilustrasi pemilihan umum 2024/RMOL

Politik

KPI Minta BIN Turun Tangan Ungkap Motif di Balik Isu Penundaan Pemilu

SABTU, 05 MARET 2022 | 09:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Liarnya isu penundaan pemilu tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh negara. Sebab isu penundaan pemilu yang kini turut disuarakan elite partai politik membuat gaduh lantaran melanggar konstitusi.

Oleh karenanya, Kongres Pemuda Indonesia (KPI) mendorong negara, dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan mengungkap dalang dan motif di balik isu penundaan pemilu 2024 dan presiden tiga periode.

"Usulan itu (penundaan pemilu) sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan provokasi di masyarakat," kata Presiden KPI, Pitra Romadoni diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (5/3).


KPI juga meminta elite partai politik lebih bijak bersikap dan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, tensi masyarakat sangat tinggi karena harga bahan-bahan pokok melambung tinggi serta pandemi belum berakhir.

"Cek ombak yang dilakukan oleh para petinggi partai politik tersebut sangat ekstrem dilaksanakan karena harus melawan konstitusi dan tentunya keputusan akhirnya berada di tangan rakyat Indonesia," kata Pitra.

"Kami berharap isu tersebut tidak menjadi trigger pembangkangan konstitusi yang dapat menaikkan elektabilitas pimpinan partai dalam wacananya yang tidak berlandaskan hukum," demikian Pitra.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya