Kenapa Negara Tidak Hadir di Puncak?

PUNCAK tidak jauh dari Istana Presiden di Bogor kalau dari arah Ciawi atau melintasi Istana Presiden di Cipanas kalau dari arah Cianjur.

Namun demikian pembangunan infarastuktur yang gencar di seluruh Indonesia, bahkan di daerah destinasi wisata super prioritas sekalipun, tapi tidak dirasakan oleh warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Padahal wilayahnya sangat dekat dengan Ibukota dan wisatawannya selalu membanjiri puncak bahkan saat pandemi seperti ini sekalipun.

Negara seperti gagap bahkan tidak hadir untuk mengatasi penderitaan jutaan anak bangsa  yang hidup di wilayah tersebut dan wisatawan lokal yang ingin menikmati liburan murah.

Kemacetan Puncak bukan saja jadi penderitaan buat wisatawan, tapi juga puluhan tahun warga Ciawi, Megamendung dan Cisarua yang hidup di alam dingin tapi mengundang horor berkepanjangan.

Bagaimana tidak, mereka tersiksa dalam menjalankan aktivitas: bekerja, sekolah belum lagi yang sakit, melahirkan bahkan ada yang sampai melahirkan di mobil karena terjebak macet.

Sebagai anggota DPR RI yang bermitra dengan Kemeterian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan berasal dari Dapil, sudah berulang kali saya sampaikan di ruang rapat Komisi V. Dengan berbagai cara, lembut bahkan marah, tetap saja tidak ada solusi konkret. Jawaban hanya retorika dan seremonial seperti pemadam kebakaran.

Saya di Dapil seperti badut, diakses warga puncak tapi hanya seperti jadi penghibur sesaat, setelah itu tidak juga ada solusi.

Usulan yang sering saya utarakan: solusi jangka panjang: Proyek puncak dua dilaksanakan sebagai jalur lintasan, puncak existing sebagai jalur wisata

Untuk solusi jangka menengah, APBN merivitalisasi jalur selatan dan utara di wilayah puncak existing dan jangka pendek, buat bundaran atau flyover atau under pass di simpul kemacetan sepanjang jalur puncak existing.

Termasuk merelokasi bangunan bangunan yang ada di simpul kemacetan termasuk membuat jalur baru yang bisa memotong masuk ke arah tol BOCIMI.

Kalau lebih cepat opsi dua dan tiga laksanakan berbarengan.

Jika ini tidak juga di realisasikan, seperti yang pernah saya sampaikan di rapat Komisi V dengan Pak Menteri dan Pak Wamen PUPR: Saya akan audensi dengan Tuhan saja.

*Penulis adalah Anggota Komisi V, DPR RI Fraksi Gerindra, Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor, termasuk wilayah Puncak)