Menko Polhukam) Mahfud MD/Repro
Korupsi di sebuah negara tumbuh, salah satunya disebabkan karena pemerintah tidak demokratis dan menyebabkan kontrol terhadap korupsi akan berjalan baik pula.
Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat menjadi keynote speaker di acara Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) yang dilanjutkan dengan acara Presidensi G20: Kuatkan Komitmen Bersama Berantas Korupsi, Jumat sore (4/3).
Mahfud mengatakan, korupsi tumbuh salah satunya karena pemerintah tidak demokratis. Karena, jika negara berjalan demokratis, maka korupsi bisa di eliminate.
"Jika negara ingin bersih dari korupsi, maka jalankan demokrasinya dengan baik. Sehingga kontrol terhadap korupsi akan berjalan baik pula," ujar Mahfud MD.
Hal tersebut kata Mahfud, perlu menjadi menjadi perhatian utama dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
Apalagi, berdasarkan hasil penelitian sebuah disertasi yang ditulis oleh mantan wartawan Indonesia di Australia kata Mahfud, menyebutkan bahwa di Indonesia aneh.
"Anehnya apa? Indonesia tuh melakukan reformasi, melakukan demokratisasi, membangun demokrasi agar korupsi bersih, karena di negara-negara lain, kalau demokrasi bagus, maka korupsinya bisa dibersihkan. Tetapi kayanya hasil penelitian itu, di Indonesia justru sejak demokratisasi malah korupsinya bertambah. Apakah demokrasinya yang salah? Tidak. Berarti praktik demokrasinya yang salah," jelas Mahfud.
Sehingga kata Mahfud, jika berbicara praktik demokrasi salah, tidak bisa bertumpu pada satu institusi, pada eksekutif saja, legislatif saja, LSM saja, atau KPK saja.
"Saya sebagai Menko Polhukam tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk selalu bersinergi dalam penegakkan hukum," terang Mahfud.
