Presiden Joko Widodo didesak untuk segera bersikap terkait isu penundaan Pemilu 2024 yang semakin berkembang.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 yang masih menjadi pembahasan publik karena diskursus mengenai isu tersebut diperbincangkan oleh netizen di beberapa platform media sosial.
Alif meminta agar Presiden Jokowi untuk segera menyatakan sikapnya, apakah menerima atau menolak usulan dari kedua Ketua Umum (Ketum) partai politik, yakni PKB dan PAN.
Apalagi, saat ini beredar informasi bahwa wacana penundaan Pemilu itu merupakan inisiatif dari istana. Menurut Alif, selama Presiden belum membantah, maka isu tersebut akan terus bergulir.
“Dengan cara apapun, pihak yang mendukung penundaan Pemilu akan terus melakukan gerilya politik," ujar Alif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/3).
Pihak istana pun kata Alif, seharusnya segera membantah dengan memberikan penjelasan secara tegas kepada publik jika benar-benar tidak terlibat atas bergulirnya wacana penundaan Pemilu yang berujung penambahan massa jabatan Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga diminta untuk segera secepatnya mengingatkan para Ketum parpol koalisi pemerintah untuk tidak memperpanjang usulan inkonstitusional itu agar tidak memperkeruh keadaan.
"Apalagi mereka adalah partai politik koalisi pemerintah yang notabene menjadi pendukung pemerintah," kata Alif.
Alif pun melalui akun Twitternya mengaku juga sempat merespon pernyataan dari Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini yang mengaku tidak bisa melakukan validasi atas tudingan yang beredar bahwa Istana berada di balik usulan penundaan pemilu lantaran sumber yang dikutip anonim.
Alif merespon, bahwa Faldo tidak perlu terjebak pada perdebatan terkait sumber anonim. Karena jika memang istana tidak menyetujui usulan itu, Presiden Jokowi segera menyampaikan bantahan dan penjelasan kepada masyarakat.
“Bro Faldo gak perlu debat soal sumber anonim. Kalau memang Istana tidak setuju dengan usulan 3 ketum partai itu, tinggal dibantah saja sama Jokowi," pungkas Alif.
